Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Wilayah Papua jadi fokus perhatian pemerintah untuk peningkatan ekonomi.
Sebagian besar masyarakat Papua khususnya wilayah Papua Pegunungan membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat terutama dalam bentuk bantuan sosial.
Tokoh pemuda Papua Opinus Sogoneap mengamini hal itu. Ia membantah kabar beredar di media sosial terkait ada warga menolak bantuan pemerintah.
Baca Juga:
Bawaslu Beri Fokus Lebih pada Persiapan Krusial Pemilu di Papua
"Informasi dan berita di media sosial sekalipun dari oknum-oknum mengatasnamakan Dewan Gereja Papua itu tidak mewakili semua umat," kata Opinus dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (2/11).
Dia menuturkan, tidak semua daerah di Tanah Papua menolak kehadiran negara.
"Tidak semua daerah menolak bantuan yang sifatnya kemanusiaan dari pemerintah," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan kondisi nyata umat di sana.
Khususnya, lanjut Opinus, baru-baru ini di Provinsi Papua Pegunungan, banyak yang memerlukan bantuan sosial dan kemanusiaan dari pusat.
"Macam di Yahukimo itu terjadi konflik, maka jemaat-jemaat banyak trauma keluar rumah untuk berkebun dan mencari makan. Sudah begitu, perputaran uang di Yahukimo juga tidak berjalan lancar karena hanya berpusat di Wamena dan Jayapura," ucap pria yang juga eks Ketua GMKI Jayapura ini.
Ia berujar, mayoritas masyarakat di Yahukimo berkebun.
Sementara untuk membeli beras, minyak goreng, dan lauk terkendala keuangan serta harga-harga barang yang mahal.
Sehingga, lanjutnya, dalam situasi sekarang ini, jelas membutuhkan bantuan dari pemerintah.
"Tanah Papua adalah bagian dari NKRI, saat-saat seperti ini kami juga butuh kehadiran dari negara, terlebih di daerah-daerah konflik," tutup Opinus.
Baca Juga:
Yusril Optimistis Prabowo Bisa Selesaikan Permasalahan di Papua
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah saat ini berencana mempercepat pembangunan gudang logistik di Papua.
Terdapat tiga distrik di Kabupaten Puncak yang terdampak akibat krisis pangan ini yaitu Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri.
Jumlahnya sekitar 8 ribu penduduk yang terdampak.
Muhadjir menyebut semua proses terus dilakukan terutama dalam penanganan jangka pendek.
Untuk bantuan jangka pendek, pemerintah terus memastikan kebutuhan pangan, obat-obatan, dan infrastruktur dasar dapat terpenuhi termasuk penanganan ibu hamil serta menyusui hingga beberapa bulan ke depan.
Pembangunan lumbung pangan permanen dan jalan dari Sinak ke Agandugume akan dilakukan sebagai upaya jangka menengah. Sehingga, kendaraan roda dua maupun roda empat dapat melaluinya dan suplai kebutuhan bahan pangan bisa lebih cepat sampai. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Tawarkan Bagi Hasil Migas 50 Persen di Papua
