Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua Adat La Pago Wilayah Kota Jayapura, Papua, Agus Rawa Kogoya, mengajak masyarakat untuk memahami langkah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dalam pemusnahan barang bukti berupa opset dan mahkota burung Cenderawasih.
“Apa yang dilakukan oleh BBKSDA Papua merupakan langkah yang harus kami dukung bersama untuk penegakan hukum konservasi dan pencegahan penyalahgunaan satwa yang dilindungi khususnya di luar wilayah Papua,” kata Kogoya, dalam siaran pers kepada media, dikutip Kamis (23/10).
Kogoya juga mengimbau masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh unggahan atau isu menyesatkan terkait kegiatan pemusnahan barang bukti opset dan mahkota burung Cenderawasih yang dilakukan BBKSDA.
Baca juga:
Kemenhut Minta Maaf Lukai Hati Rakyat Papua, Akui Salah Bakar Mahkota Cenderawasih
“Saya berharap masyarakat Papua tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu provokatif. Mari kita jaga kedamaian dan keamanan di Tanah Papua,” tuturnya , dikutip Antara.
Meski demikian, Kogoya berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama agar ke depan proses serupa dilakukan secara lebih bermartabat dalam menghormati budaya masyarakat Papua.
“Namun, kami menilai bahwa proses pemusnahan barang bukti sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih baik dan edukatif di masa mendatang agar tetap menghormati nilai-nilai budaya yang melekat pada simbol Cenderawasih,” tandas tokoh adat Papua itu.
Baca juga:
Pedalaman Tambrauw, Surga Burung Cenderawasih di Papua Barat
Hutan Warkesi, Surga Burung Cenderawasih Favorit Turis Asing
Sebelumnya, BBKSDA Papua telah memusnahkan sebanyak 54 opset dan mahkota burung Cenderawasih pada Senin (20/10). Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga minta maaf kepada masyarakat Papua, tokoh adat dan Majelis Rakyat Papua (MRP), atas insiden tersebut.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas timbulnya kekecewaan dan rasa terluka yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Kami memahami bahwa mahkota Cenderawasih bukan sekadar benda, melainkan simbol kehormatan dan identitas kultural masyarakat Papua," Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kememhut Satyawan Pudyatmoko di Jakarta, hari ini. (*)
