Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah diminta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, khususnya menjelang puasa dan lebaran 2022.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman menjelaskan, saat ini Indonesia dalam masa pemulihan dalam sektor ekonomi, tentu kemampuan keuangan masyarakat masih belum memadai.
Baca Juga
Stok Bahan Pokok di Pasar Tradisional Jakarta Aman Jelang Ramadan
“Jadi kita harus bantu masyarakat, dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang kalau bisa murah,” kata Mahfudz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4).
Mahfudz menambahkan, pihaknya menyaksikan silih berganti kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat, dari kedelai, telur, gula, dan minyak goreng.
“Masyarakat sampai antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter. Ini tentu Ironi, di negara penghasil CPO,” ujar Mahfudz.
Pemerintah, imbuhnya, juga kewalahan dalam menangani persoalan ini. Ia menyebut, kebijakan tidak berjalan baik di lapangan, yang sampai saat ini masih belum jelas juga apa penyebab utama kelangkaan minyak goreng.
“Berbulan-bulan kita dihadapkan dengan keluhan pedagang dan masyarakat bahwa minyak goreng sulit ditemui dipasaran. ini tentu menjatuhkan wibawa negara dalam hal ini pemerintah di publik,” jelas Mahfudz.
Baca Juga
Mabes Polri Ungkap Sejumlah Bahan Pokok Alami Kenaikan Harga
Pemerintah, kata Mahfudz, harus serius mengendalikan pasokan dan harga, jangan sampai lengah.
“Siapkan Operasi Pasar jika diperlukan, khususnya di wilayah yang mengalami kelangkaan. Kita tidak boleh main-main!,” tegas Bendahara Umum DPP PKS.
Mahfudz menyampaikan dengan tegas bahwa peran regulasi dan pengawasan harus berjalan seiring sejalan.
“Jangan sendiri-sendiri, apalagi terkesan saling menyalahkan. Data dan informasi ketersediaan pasokan harus selalu up to date atau terkini. Segera direspon jika ada informasi ketersendatan pasokan, agar tidak menjadi langka,” pungkasnya.
Mahfudz melanjutkan, jangan ada permainan harga dan pasokan. Semua pihak harus mengawasi jalur distribusi bahan pokok.
“Kami di Komisi VI terus memantau kinerja pemerintah di lapangan, apakah sesuai dengan yang disampaikan kami di Rapat Komisi VI,” tutur Mahfudz.
Khusus kepada Kementerian Perdagangan, kata Mahfudz, sebagai pemangku kepentingan utama terhadap kebutuhan pokok masyarakat, tidak boleh lengah dan harus terus menjaga koordinasi dari hulu ke hilir.
“Kelangkaan bahan pokok harus kita hentikan, apalagi sudah mahal dan langka, tidak boleh!," tandasnya. (Knu)
Baca Juga
Jawa Barat Pantau Ketat Keberadaan 12 Bahan Pokok Jelang Ramadan
