Andika Pratama
MerahPutih.com - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai harus ada investigasi independen terkait kematian warga sipil dan aparat keamanan di Deiyai
Usman menyayangkan Menkopolhukam Wiranto gagal menjelaskan kepada publik informasi terkait peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai pada tanggal 28 Agustus 2019 yang masih simpang siur sampai pada hari ini.
Baca Juga
Pengibaran Bintang Kejora di Depan Istana Upaya Pancing Aparat Bertindak Anarkistis
"Terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima dari masyarakat sipil di Papua terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai," kata Usman kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/9).
Sementara, koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan lublik mengharapkan adanya akuntabilitas dari kejadian yang terjadi di Deiyai.
"Jajaran Kepolisian harus mengambil langkah proaktif untuk melakukan investigasi terkait kematian warga sipil dan aparat di Deiyai serta mengumumkan hasilnya ke publik," kata dia.
Ia beranggapan, keluarga korban meninggal berhak mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarganya dan memastikan pelakunya dibawah ke muka hukum.
"Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk proaktif melakukan investigasi menyeluruh terkait apa yang terjadi di Papua dalam kurun waktu kurang waktu dua minggu terakhir," jelas Yati.
Ia menegaskan bahwa Aparat keamanan harus memberikan akses yang independen terhadap media maupun organisasi-organisasi yang ingin melakukan dokumentasi terkait peristiwa berdarah di Deiyai.
Baca Juga
Kapolri Perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat Larang Warga Demonstrasi
"Semakin banyak pihak yang melakukan dokumentasi terkait insiden tersebut sangat berguna untuk mendorong adanya akuntabilitas terkait apa yang terjadi di Deiyai," kata Yati.
Sedangkan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan peristiwa di Deiyai adalah kejadian yang memakan korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat namun hilang dalam pembahasan konferensi pers yang dilakukan oleh Wiranto setelah bertemu dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Papua.
"Pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai apa yang terjadi di Deiyai dan kejadian lainnya di Papua. Pemblokiran internet untuk mobile cellular di Papua segera dihentikan agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua," sesal Asfinawati.
Seperti diketahui, demonstrasi di Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu 28 Agustus 2019, berakhir ricuh. Unjuk rasa menuntut referendum Papua itu menewaskan satu prajurit TNI dan melukai lima polisi.
Pada awalnya, pukul 13.00 WIT, massa berunjuk rasa di bawah koordinator Ketua KNPB wilayah Kabupaten Deiyai/Koordinator Lapangan Stevanus Pigai di depan Kantor Bupati Deiyai. Massa menyampaikan penolakan terhadap rasisme dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu.
Demonstrasi yang diikuti 100 orang itu berlangsung aman dengan pengamanan dari aparat TNI-Polri. Namun, selang satu jam kemudian, situasi tiba-tiba berubah saat munculnya ribuan massa sambil meneriakkan kalimat, "Papua merdeka." Mereka juga mengibarkan Bendera Bintang Kejora dengan bersenjata panah dan parang serta batu.
Massa bertindak brutal dan membabi buta melakukan penyerangan pelemparan batu dan anak panah ke arah aparat keamanan dan kantor bupati.
Baca Juga
Kemudian, massa semakin tidak terkendali. Korban jiwa pun jatuh. Seorang anggota TNI meninggal dunia karena anak panah, bacokan dan lemparan batu. Sementara, lima orang lainnya luka-luka, dua orang dari TNI dan tiga orang Polri, akibat kena panah dan batu.
Serta dua korban meninggal dari warga sipil, satu akibat luka panah dan satu karena luka tembak. (Knu)
