Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin

BPBD Jatim kerahkan ekskavator untuk bantu proses evakuasi korban bangunan musala ambruk di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Senin (29/9/2025). ANTARA/Fahmi Alfian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menilai tragedi robohnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan infrastruktur pesantren di Indonesia.

Politisi Fraksi PKB ini menyatakan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai kebangsaan—justru menghadapi kenyataan miris. Banyak bangunannya yang tidak layak, rawan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan anggaran.

Baca juga:

Korban Tewas Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk Terus Bertambah, Senin Pagi Jadi 52 Jiwa

Ia menilai bahwa perhatian Kementerian Agama (Kemenag) terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal. Bantuan yang diberikan selama ini cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh isu mendasar yaitu keamanan dan kelayakan fisik bangunan.

“Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati kita semua, tetapi menjadi alarm keras tentang pentingnya keselamatan dan kelayakan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” ujar Andi, Senin (6/10).

Pria yang akrab disapa Amure ini menegaskan robohnya musala di Al-Khoziny adalah refleksi dari kelalaian sistemik.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diwujudkan," jelas dia.

Untuk itu, Amure mendorong Kemenag agar melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren, khususnya yang telah berusia tua dan digunakan secara intensif untuk aktivitas massal. Ia juga mendesak revitalisasi program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) agar fokusnya tidak hanya pada operasional harian, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung secara periodik.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pesantren secara adil dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa terus membiarkan lembaga pendidikan yang mendidik jutaan santri berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujarnya.

Baca juga:

13 Orang Masih Tertimbun, Tim SAR Rampungkan Evakuasi Ponpes Al Khoziny Hari ini

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Amure berkomitmen mengawal penguatan kebijakan dan penganggaran demi peningkatan kualitas infrastruktur pesantren.

“Saya berharap musibah ini menjadi momen refleksi nasional dan titik balik untuk perubahan kebijakan yang lebih serius terhadap keselamatan para santri dan keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan bangsa,” tutupnya.

#Pondok Pesantren #Pesantren #Ponpes Al Khoziny #Bangunan Ambruk #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam yang menyamakan wilayah perkotaan dengan daerah terpencil dalam urusan pelayanan kesehatan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Berita Foto
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) melakukan aksi mengecor badan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Bagikan