Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menilai tragedi robohnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan infrastruktur pesantren di Indonesia.

Politisi Fraksi PKB ini menyatakan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai kebangsaan—justru menghadapi kenyataan miris. Banyak bangunannya yang tidak layak, rawan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan anggaran.

Baca juga:

Korban Tewas Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk Terus Bertambah, Senin Pagi Jadi 52 Jiwa

Ia menilai bahwa perhatian Kementerian Agama (Kemenag) terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal. Bantuan yang diberikan selama ini cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh isu mendasar yaitu keamanan dan kelayakan fisik bangunan.

“Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati kita semua, tetapi menjadi alarm keras tentang pentingnya keselamatan dan kelayakan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” ujar Andi, Senin (6/10).

Pria yang akrab disapa Amure ini menegaskan robohnya musala di Al-Khoziny adalah refleksi dari kelalaian sistemik.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diwujudkan," jelas dia.

Untuk itu, Amure mendorong Kemenag agar melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren, khususnya yang telah berusia tua dan digunakan secara intensif untuk aktivitas massal. Ia juga mendesak revitalisasi program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) agar fokusnya tidak hanya pada operasional harian, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung secara periodik.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pesantren secara adil dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa terus membiarkan lembaga pendidikan yang mendidik jutaan santri berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujarnya.

Baca juga:

13 Orang Masih Tertimbun, Tim SAR Rampungkan Evakuasi Ponpes Al Khoziny Hari ini

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Amure berkomitmen mengawal penguatan kebijakan dan penganggaran demi peningkatan kualitas infrastruktur pesantren.

“Saya berharap musibah ini menjadi momen refleksi nasional dan titik balik untuk perubahan kebijakan yang lebih serius terhadap keselamatan para santri dan keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan bangsa,” tutupnya.