Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Tidak Ciptakan Kerumunan yang Undang Awak Media

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 14 Juli 2021
Pemerintah Diminta Tidak Ciptakan Kerumunan yang Undang Awak Media

Antispasi virus corona. (Ant)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dewan Pers menyerukan peran aktif insan pers dan media massa dalam menyuarakan kebenaran dan semangat optimisme di tengah Pandemi COVID-19 guna melawan wabah disinformasi dan misinformasi di kalangan masyarakat. Insan Pers juga diminta secara agresif terus mengampanyekan pentingnya penegakan protokol kesehatan dan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas hal-hal lainnya.

Dewan Pers juga mengimbau agar pemerintah secara langsung turut melindungi keselamatan wartawan. Yakni dengan cara tidak menciptakan kerumuman orang melalui kegiatan konfrensi pers yang mengundang awak media dalam jumlah banyak. Lalu menghindari terjadinya praktik wawancara doorstop dan semacamnya.

Baca Juga:

Terungkap! Banyak Karyawan Diduga Palsukan Surat Hasil Tes COVID-19 Biar Libur

"Apalagi pada saat penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan khalayak dan diliput oleh awak media,” kata Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam keterangan pers, Selasa (13/7).

Mantan Menteri Pendidikan ini juga mendesak pada perusahaan media, diimbau untuk mengutamakan keselamatan wartawan dan pekerjanya dalam kegiatan jurnalistik dengan instruksi tegas yakni untuk menaati protokol kesehatan secara ketat di lingkungan operasional.

Perusahaan media pun diharapkan mendukung akselerasi pemberian vaksinasi, khususnya bagi wartawan yang bertugas di lapangan. Selain itu, Dewan Pers juga mendorong agar perusahaan media sedapat mungkin menghindari pengambilan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau lay off terhadap pekerjanya.

"Ini demi terus berjalannya fungsi kontrol sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi genting saat ini,” kata Nuh.

Ia juga meminta wartawan di lapangan agar dapat menjalankan tugas jurnalistiknya menurut kode etik yang berlaku. Lalu lebih aktif memainkan peranan sebagai agen perubahan perilaku masyarakat dengan mempersuasi masyarakat untuk terus menaati protokol kesehatan.

"Terutama dalam berkegiatan sehari-hari,” ucap Nuh.

Ilustrai. (pixabay/Engin_Akyurt)

Menurut Nuh, pandemi saat ini merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan soliditas dan kerja sama lintas sektoral. Berkaitan dengan hal tersebut, pers dan media massa harus dapat memainkan tugas utamanya.

Pers dan media massa dapat secara efektif mengolah informasi dan data yang ada untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sehingga membangkitkan kembali kewaspadaan masyarakat menghadapi pandemi.

Nuh mengatakan sasaran kinerja pers dan media massa ke depan hendaknya tidak terbatas pada bagaimana mengawasi kinerja pemerintah. Terutama dalam menanggulangi pandemi dan mempersuasi perilaku masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.

Baca Juga:

Varian Delta Masuk Solo, Satgas COVID-19: Kasus Corona Melonjak

Kinerja pers dan media massa juga sampai pada level mewacanakan turunan ataupun efek lanjutan dari peningkatan angka konfirmasi positif dan kematian akibat COVID-19 yang terjadi saat ini.

"Terutama ke ruang publik untuk dapat dicarikan solusinya bersama-sama," tutup Nuh. (Knu)

#Dewan Pers #COVID-19 #Kasus Covid
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Bagikan