Pemerintah Diminta Segera Bertindak Atasi Kenaikan Harga Beras saat Stok Melimpah
Stok Beras Bulog. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Kenaikan harga beras di tengah stok nasional yang melimpah mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan. Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah segera turun tangan mengendalikan harga di pasaran untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri membiarkan harga beras terus naik. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat, sehingga diperlukan langkah cepat, tepat, dan terukur untuk menstabilkan harga serta menyelidiki penyebab tingginya harga saat ini,” tegas Imas di Jakarta, Rabu (11/6).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras mengalami kenaikan sebesar 2,37 persen secara tahunan (year-on-year) per Mei 2025. Padahal, Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Bayangkan, stok melimpah tapi harga tetap naik. Ini menunjukkan adanya persoalan serius di rantai distribusi atau tata niaga yang harus segera diurai,” ujarnya.
Baca juga:
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Kenaikan signifikan juga tercatat di Jawa Timur, salah satu sentra produksi beras nasional.
Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6/2025), harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp12.566/kg, sementara beras premium menyentuh Rp14.667/kg. Bahkan, di Sidoarjo, harga beras medium tembus Rp13.500/kg dan premium mencapai Rp16.250/kg.
Imas menekankan agar pemerintah memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi secara optimal sebelum membuka keran ekspor.
“Dengan stok beras yang tinggi, seharusnya konsumsi dalam negeri bisa tercukupi terlebih dahulu. Jangan sampai stok berlimpah tapi masyarakat kesulitan membeli beras karena harganya tidak terjangkau,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India