Pemerintah Diminta Segera Bertindak Atasi Kenaikan Harga Beras saat Stok Melimpah


Stok Beras Bulog. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Kenaikan harga beras di tengah stok nasional yang melimpah mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan. Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah segera turun tangan mengendalikan harga di pasaran untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri membiarkan harga beras terus naik. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat, sehingga diperlukan langkah cepat, tepat, dan terukur untuk menstabilkan harga serta menyelidiki penyebab tingginya harga saat ini,” tegas Imas di Jakarta, Rabu (11/6).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras mengalami kenaikan sebesar 2,37 persen secara tahunan (year-on-year) per Mei 2025. Padahal, Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Bayangkan, stok melimpah tapi harga tetap naik. Ini menunjukkan adanya persoalan serius di rantai distribusi atau tata niaga yang harus segera diurai,” ujarnya.
Baca juga:
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Kenaikan signifikan juga tercatat di Jawa Timur, salah satu sentra produksi beras nasional.
Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6/2025), harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp12.566/kg, sementara beras premium menyentuh Rp14.667/kg. Bahkan, di Sidoarjo, harga beras medium tembus Rp13.500/kg dan premium mencapai Rp16.250/kg.
Imas menekankan agar pemerintah memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi secara optimal sebelum membuka keran ekspor.
“Dengan stok beras yang tinggi, seharusnya konsumsi dalam negeri bisa tercukupi terlebih dahulu. Jangan sampai stok berlimpah tapi masyarakat kesulitan membeli beras karena harganya tidak terjangkau,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali

Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

Bapanas Minta Seluruh Pihak Waspada Jelang Akhir Tahun, Cadangan Pangan Pemerintah Ibarat 'Rem dan Gas'

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
