Pemerintah Diminta Proaktif Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia dari Gejolak Konflik Global

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran dan Israel di tengah eskalasi konflik militer kedua negara. Ia mendesak pemerintah untuk terus memantau dan memastikan keamanan WNI, terutama di wilayah terdampak seperti Teheran dan Tel Aviv.

"Keselamatan WNI harus menjadi prioritas," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (17/6).

Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan terdapat 386 WNI di 11 kota di Iran, dengan mayoritas (258 orang) adalah pelajar di Qom. Sementara itu, 187 WNI tersebar di seluruh Israel, sebagian besar di Aravah.

Baca juga:

Ancaman Perang Israel dan Iran Berpotensi Sebabkan Industri hingga Pariwisata Indonesia Ikut Hancur

Sebanyak 42 WNI dilaporkan terjebak di Tel Aviv saat melakukan ziarah keagamaan setelah Bandara Ben Gurion ditutup pada Jumat (13/6). KBRI di Yordania tengah berupaya membantu puluhan WNI tersebut keluar dari Israel melalui jalur darat.

Puan mengimbau WNI di Israel dan Iran untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

"KBRI harus aktif membantu kebutuhan WNI yang terjebak atau kesulitan," tegasnya.

Ia juga menyarankan masyarakat Indonesia untuk menunda perjalanan ke Israel atau Palestina, termasuk untuk tujuan ziarah keagamaan, demi keselamatan.

Puan Maharani meminta pemerintah untuk memetakan dan melakukan mitigasi potensi dampak ekonomi konflik Iran-Israel terhadap Indonesia.

Baca juga:

Tensi Iran vs Israel Terus Meningkat, Selat Hormuz Terancam Ditutup dan Harga Minyak Mentah Bisa Tembus Rp 1,9 Juta per Barel

Ia menyoroti kekhawatiran sejumlah pihak akan lonjakan harga minyak dunia, yang bisa mencapai 100 dollar AS per barel jika konflik berlanjut.

"Kondisi konflik ini bisa berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, karena kita masih bergantung pada impor energi," jelas mantan Menko PMK itu.

Puan menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam mengamankan pasokan energi domestik dan menjaga stabilitas harga di pasar dalam negeri.

"Pemerintah perlu proaktif melakukan langkah mitigasi agar gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak menimbulkan gejolak ekonomi di tanah air," tutup Puan.