Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah telah menetapkan besaran nilai paket sebesar Rp10.000 per porsi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran tersebut diyakini dapat mencukupi untuk satu porsi menu makanan bergizi. Meskipun tidak setiap hari tersedia susu, protein bisa digantikan dengan bahan makanan lain yang tetap memenuhi standar gizi
“Pemerintah dapat mengoptimalkan produk lokal agar program MBG memenuhi standar gizi. Jadi disesuaikan dengan makanan bergizi khas masing-masing daerah sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat menu makan yang seimbang dan variatif,” jelas Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Kamis (16/1).
Baca juga:
Dasco Tak Masalah Prabowo Pakai Dana Pribadi untuk Uji Coba Makan Bergizi Gratis
Cucun memberikan contoh konkret untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein dalam menu makan. Karbohidrat bisa diperoleh dari nasi, olahan jagung, atau bihun dari beras putih, sementara protein dapat diganti dengan ikan, ayam, telur, atau sumber protein hewani lainnya.
Hal ini memungkinkan program MBG tetap memberikan gizi yang cukup tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
“Nilai Rp10.000 ini harus benar-benar digunakan untuk porsi makan anak-anak kita. Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran di lapangan," ucap dia.
DPR sendiri akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan program sesuai kewenangan dewan.
Baca juga:
Makan Bergizi Gratis Sekolah, Para Murid Tetap Diberi Kesempatan ke Kantin pada Jam Istirahat Kedua
Hal itu diungkapkan Cucun agar memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Termasuk monitoring atau pengawasan yang ketat karena program MBG dapat dianggap sukses jika tepat sasaran, diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menimbulkan kerugian atau beban tambahan bagi masyarakat,” ucap dia.
