Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden  Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG

Komisi IX DPR minta MBG dibatasi 2 ribu porsi per hari. Foto: Dok, Tim Prabowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mencuatnya dan banyaknya korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik. MBG harusnya sudah siap dari tata kelola yang bisa menimbulkan korban pelajar.

Anggota DPR Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian menegaskan, evaluasi pasti akan dilakukan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan serius membenahi segala kekurangan.

Menurut Kawendra, setiap program besar tentu tidak lepas dari tantangan. Namun, hal itu bukan alasan untuk menghentikan perjalanan.

"Kalau ada error di mesin atau awak kapal, tentu tinggal diperbaiki dan dievaluasi. Bukan dibakar atau ditenggelamkan kapalnya," tegasnya, Minggu (28/9).

Baca juga:

Darurat Keracunan Makan Bergizi Gratis, Polisi Turun Langsung Periksa Dapur Umum

Kawendra menambahkan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 22,7 juta anak di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencakup seluruh anak bangsa.


"Kejadian-kejadian yang ada tentu kita prihatin. Tapi saya yakin Pak Prabowo dan jajaran akan mengevaluasi secara optimal. Ini program bagus, harus jalan terus!!" ujarnya.

Sejalan dengan kebijakan global, MBG merupakan bagian dari School Feeding Programme atau program pemberian makan di sekolah yang diakui dunia internasional. Laporan World Food Programme (WFP) 2024 mencatat ada 107 negara yang telah melaksanakan kebijakan serupa.

Selain itu, Global Child Nutrition Foundation (GCNF), Survei Global 2024 menyebutkan sebanyak 125 negara melaporkan memiliki program makanan sekolah skala besar. Angka ini berdasarkan respons dari 142 pemerintah yang menjadi responden survei.

"Secara umum, jumlah negara yang memiliki kebijakan atau program makanan di sekolah berskala nasional (yang sering kali gratis atau sangat bersubsidi) diperkirakan mencapai lebih dari 100 negara. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pada tahun 2022, setidaknya 79 negara memiliki kebijakan school feeding di tingkat nasional," paparnya.

Kawendra yakin bahwa MBG bukan sekadar program domestik, melainkan bagian dari arus besar kebijakan global yang menempatkan kesehatan dan gizi anak sebagai fondasi utama pembangunan masa depan. (Asp)

#Makan Bergizi Gratis #Keracunan Massal MBG #Gerindra
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Daerah Kritik Ketimpangan Gaji dan Pengangkatan Pegawai Dapur MBG dan Guru Honorer
dari sisi skala prioritas, masih banyak tenaga pendidik yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan perlakuan serupa.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Januari 2026
Politikus Daerah Kritik Ketimpangan Gaji dan Pengangkatan Pegawai Dapur MBG dan Guru Honorer
Indonesia
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Menekankan pentingnya pengaturan pola distribusi makanan agar keamanan pangan dan kandungan gizi tetap terjamin.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
BPOM memuji SPPG Polri yang menerapkan standar keamanan pangan berkualitas tinggi. Makanan anak diuji layaknya hidangan VIP.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
Indonesia
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
BPOM mengapresiasi SPPG Polri saat melakukan kunjungan dan pengecekan. SPPG itu menerapkan standar keamanan pangan yang baik.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan hentikan program MBG, diganti dengan bantuan uang tunai. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Bagikan