Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan keselamatan penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah.
Ketua Pengurus Pusat IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso menyatakan bahwa meskipun program MBG bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak Indonesia, insiden keracunan yang berulang justru menimbulkan risiko serius. Ia menyoroti bahwa dampaknya bahkan meluas ke kelompok rentan lain seperti balita dan ibu hamil, sehingga mereka juga perlu menjadi perhatian utama dalam program ini.
Baca juga:
BGN Buka 'Hotline' Buntut Insiden Siswa Keracunan MBG, Janji Jumpa Pers Mingguan Demi Transparansi
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada BGN, IDAI secara tegas menempatkan keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil adalah kelompok yang harus dilindungi dari bahaya keracunan makanan.
Selain itu, keamanan pangan wajib diutamakan. IDAI menekankan bahwa seluruh proses, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan, harus mematuhi standar keamanan pangan yang ketat untuk mencegah kontaminasi.
IDAI juga menuntut jaminan kualitas gizi dan keseimbangan menu. Menu MBG seharusnya disusun oleh ahli gizi anak dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi spesifik untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Pihaknya juga meminta agar pengawasan diperketat. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kelengkapannya harus mendapatkan sertifikasi dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala oleh BGN.
Baca juga:
5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan
Terakhir, perlu disiapkan prosedur mitigasi dan layanan aduan yang jelas. Prosedur penanganan kasus keracunan harus melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pemberdayaan layanan aduan sangat diperlukan untuk merespons setiap masalah dengan cepat.
"Satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia," ujar dr. Piprim. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh atas program ini penting, termasuk memastikan program tepat sasaran di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, Hikari Ambara Sjakti, menegaskan kesiapan IDAI untuk berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat guna memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan, gizi, dan masa depan anak Indonesia.
