Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Mei 2021
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Suasana aksi solidaritas dan galang donasi untuk membeli mobil ambulance bagi warga Palestina digelar di kawasan Masjid Al Markaz Al Islamy Jend M Jusuf, Makassar, Jumat (21/5/2021). ANTARA/ Suriani M

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengeluarkan kebijakan memboikot dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/5).

Baca Juga

Politisi PDIP Ini Minta Pemerintah Audit Bantuan untuk Palestina

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta pemerintah agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut.

Yandri mengemukakan, Israel harus dijadikan musuh bersama oleh seluruh negara di dunia karena apa yang telah dilakukan negara tersebut sangat tidak mencerminkan kemanusiaan

“Tidak ada kompromi dengan Israel sampai kapan pun. Kita minta Pemerintah Republik Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Yandri.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan karena hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Indonesia dan Israel masih memiliki hubungan dagang, meskipun keduanya tidak punya hubungan diplomatik resmi.

Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Kuartal I-2021, Indonesia telah mengimpor 144 ton barang dari Israel senilai 1.785.870 dolar AS. Barang-barang yang diimpor Indonesia dari Israel, di antaranya bagian/komponen senjata; komponen mesin; alat-alat elektronik; hasil perkebunan seperti kopi, kurma; alat-alat terkait listrik, komponen baterai, dan mesin untuk produksi rokok.

Sedangkan, pada periode yang sama, Indonesia telah mengekspor lebih dari 11.000 ton barang ke Israel yang nilainya mencapai 30.986.779 dolar AS.

Boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) merupakan gerakan yang telah dikampanyekan oleh jaringan masyarakat sipil Palestina ke komunitas internasional sejak 2005.

Gerakan itu diyakini dapat jadi salah satu cara memberi tekanan terhadap Israel yang melakukan pendudukan dan meluncurkan serangan militer terhadap rakyat Palestina. (Asp)

Baca Juga

Partai Gelora: Secara Militer Palestina Memenangi Pertempuran

#DPR RI #Komisi VII DPR RI #Israel #Palestina
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Dunia
Gencatan Senjata di Lebanon Makin Suram, UNIFIL PBB Catat Israel Luncurkan 69 Serangan Udara
UNIFIL melaporkan 69 pelanggaran udara Israel di Lebanon, termasuk 25 serangan udara. Serangan juga menghantam ambulans, menewaskan paramedis.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Gencatan Senjata di Lebanon Makin Suram, UNIFIL PBB Catat Israel Luncurkan 69 Serangan Udara
Dunia
Pasukan UNIFIL PBB Kembali Jadi Korban Serangan Israel di Lebanon, 1 Tewas 2 Luka-Luka
Serangan udara Israel di Lebanon selatan menewaskan anggota UNIFIL asal Serbia dan melukai dua lainnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Pasukan UNIFIL PBB Kembali Jadi Korban Serangan Israel di Lebanon, 1 Tewas 2 Luka-Luka
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Bagikan