Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Mei 2021
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Suasana aksi solidaritas dan galang donasi untuk membeli mobil ambulance bagi warga Palestina digelar di kawasan Masjid Al Markaz Al Islamy Jend M Jusuf, Makassar, Jumat (21/5/2021). ANTARA/ Suriani M

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengeluarkan kebijakan memboikot dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/5).

Baca Juga

Politisi PDIP Ini Minta Pemerintah Audit Bantuan untuk Palestina

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta pemerintah agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut.

Yandri mengemukakan, Israel harus dijadikan musuh bersama oleh seluruh negara di dunia karena apa yang telah dilakukan negara tersebut sangat tidak mencerminkan kemanusiaan

“Tidak ada kompromi dengan Israel sampai kapan pun. Kita minta Pemerintah Republik Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Yandri.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan karena hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Indonesia dan Israel masih memiliki hubungan dagang, meskipun keduanya tidak punya hubungan diplomatik resmi.

Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Kuartal I-2021, Indonesia telah mengimpor 144 ton barang dari Israel senilai 1.785.870 dolar AS. Barang-barang yang diimpor Indonesia dari Israel, di antaranya bagian/komponen senjata; komponen mesin; alat-alat elektronik; hasil perkebunan seperti kopi, kurma; alat-alat terkait listrik, komponen baterai, dan mesin untuk produksi rokok.

Sedangkan, pada periode yang sama, Indonesia telah mengekspor lebih dari 11.000 ton barang ke Israel yang nilainya mencapai 30.986.779 dolar AS.

Boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) merupakan gerakan yang telah dikampanyekan oleh jaringan masyarakat sipil Palestina ke komunitas internasional sejak 2005.

Gerakan itu diyakini dapat jadi salah satu cara memberi tekanan terhadap Israel yang melakukan pendudukan dan meluncurkan serangan militer terhadap rakyat Palestina. (Asp)

Baca Juga

Partai Gelora: Secara Militer Palestina Memenangi Pertempuran

#DPR RI #Komisi VII DPR RI #Israel #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Polda Metro Jaya menyiapkan lima kantong parkir untuk peserta Apel Akbar Solidaritas Palestina 2026 di Monas. Simak lokasi dan kapasitas parkirnya.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Bagikan