Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel


Suasana aksi solidaritas dan galang donasi untuk membeli mobil ambulance bagi warga Palestina digelar di kawasan Masjid Al Markaz Al Islamy Jend M Jusuf, Makassar, Jumat (21/5/2021). ANTARA/ Suriani M
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengeluarkan kebijakan memboikot dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.
"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/5).
Baca Juga
Politisi PDIP Ini Minta Pemerintah Audit Bantuan untuk Palestina
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta pemerintah agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut.
Yandri mengemukakan, Israel harus dijadikan musuh bersama oleh seluruh negara di dunia karena apa yang telah dilakukan negara tersebut sangat tidak mencerminkan kemanusiaan
“Tidak ada kompromi dengan Israel sampai kapan pun. Kita minta Pemerintah Republik Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Yandri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan karena hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.
Indonesia dan Israel masih memiliki hubungan dagang, meskipun keduanya tidak punya hubungan diplomatik resmi.
Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Kuartal I-2021, Indonesia telah mengimpor 144 ton barang dari Israel senilai 1.785.870 dolar AS. Barang-barang yang diimpor Indonesia dari Israel, di antaranya bagian/komponen senjata; komponen mesin; alat-alat elektronik; hasil perkebunan seperti kopi, kurma; alat-alat terkait listrik, komponen baterai, dan mesin untuk produksi rokok.
Sedangkan, pada periode yang sama, Indonesia telah mengekspor lebih dari 11.000 ton barang ke Israel yang nilainya mencapai 30.986.779 dolar AS.
Boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) merupakan gerakan yang telah dikampanyekan oleh jaringan masyarakat sipil Palestina ke komunitas internasional sejak 2005.
Gerakan itu diyakini dapat jadi salah satu cara memberi tekanan terhadap Israel yang melakukan pendudukan dan meluncurkan serangan militer terhadap rakyat Palestina. (Asp)
Baca Juga
Partai Gelora: Secara Militer Palestina Memenangi Pertempuran
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Israel Terus Gempur Gedung Tempat Pengungsian, Dalam Sehari 70 Warga Gaza Tewas

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
