Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Mei 2021
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

Suasana aksi solidaritas dan galang donasi untuk membeli mobil ambulance bagi warga Palestina digelar di kawasan Masjid Al Markaz Al Islamy Jend M Jusuf, Makassar, Jumat (21/5/2021). ANTARA/ Suriani M

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengeluarkan kebijakan memboikot dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.

"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/5).

Baca Juga

Politisi PDIP Ini Minta Pemerintah Audit Bantuan untuk Palestina

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta pemerintah agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut.

Yandri mengemukakan, Israel harus dijadikan musuh bersama oleh seluruh negara di dunia karena apa yang telah dilakukan negara tersebut sangat tidak mencerminkan kemanusiaan

“Tidak ada kompromi dengan Israel sampai kapan pun. Kita minta Pemerintah Republik Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Yandri.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kanan) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/nvl

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan karena hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Indonesia dan Israel masih memiliki hubungan dagang, meskipun keduanya tidak punya hubungan diplomatik resmi.

Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Kuartal I-2021, Indonesia telah mengimpor 144 ton barang dari Israel senilai 1.785.870 dolar AS. Barang-barang yang diimpor Indonesia dari Israel, di antaranya bagian/komponen senjata; komponen mesin; alat-alat elektronik; hasil perkebunan seperti kopi, kurma; alat-alat terkait listrik, komponen baterai, dan mesin untuk produksi rokok.

Sedangkan, pada periode yang sama, Indonesia telah mengekspor lebih dari 11.000 ton barang ke Israel yang nilainya mencapai 30.986.779 dolar AS.

Boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) merupakan gerakan yang telah dikampanyekan oleh jaringan masyarakat sipil Palestina ke komunitas internasional sejak 2005.

Gerakan itu diyakini dapat jadi salah satu cara memberi tekanan terhadap Israel yang melakukan pendudukan dan meluncurkan serangan militer terhadap rakyat Palestina. (Asp)

Baca Juga

Partai Gelora: Secara Militer Palestina Memenangi Pertempuran

#DPR RI #Komisi VII DPR RI #Israel #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Bagikan