Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pemudik saat Libur Nataru

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 Desember 2023
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pemudik saat Libur Nataru

Perjalanan kereta api jarak jauh. (Foto: Dok Humas KAI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Semua instansi yang terkait dengan persiapan menghadapi arus perjalanan jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), diminta bekerja secara lebih keras dan teliti.

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menilai, hal ini sebagai bentuk evaluasi atas pengalaman dari Nataru di tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Pendaftaran Mudik Gratis Nataru Dibuka, Ini Kota Tujuan dan Cara Daftarnya

Sehingga, diharapkan segala perencanaan dan upaya antisipasi oleh stakeholder terkait pada Nataru tahun ini bisa berjalan secara lancar.

"Pergerakan orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, dalam jumlah yang signifikan. Oleh karenanya perlu kerja keras semua instansi, baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, dan termasuk Korlantas Polri," tutur Sudewo yang dikutip di Jakarta, Kamis (7/12).

Menurut Sadewo, yang perlu menjadi perhatian adalah titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor.

“Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten, atau mungkin malah jalan desa,” jelas Sadewo.

Baca Juga:

KAI Tambah 84 Perjalanan Kereta Selama Libur Nataru 2024

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan upaya langkah antisipasi pihak instansi pemerintah terkait terhadap tempat - tempat yang masuk dalam kriteria rawan terjadinya kecelakaan.

Seperti mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan atau minimalisasinya. Karena pada saat Nataru itu traffic-nya menjadi lebih banyak, mengalami eskalasi grafik.

“Apakah sudah ada antisipasi dan koordinasi dengan pihak Korlantas atau dengan Basarnas? Ini perlu ada pendalaman juga, mengingat implementasinya kita belum lihat. Bagaimana nanti pada saat terjadi puncak arus sampai dengan awal Januari 2024," tutup Sudewo.

Sekedar informasi, pemerintah memprediksi pergerakan wisatawan nusantara pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang mencapai 250 juta pergerakan. (Knu)

Baca Juga:

Kereta Cepat Whoosh Jadi 40 Kali Perjalanan Saat Libur Nataru

#Libur Natal Dan Tahun Baru #Pemerintah RI #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Bagikan