Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pemudik saat Libur Nataru

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 Desember 2023
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pemudik saat Libur Nataru

Perjalanan kereta api jarak jauh. (Foto: Dok Humas KAI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Semua instansi yang terkait dengan persiapan menghadapi arus perjalanan jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), diminta bekerja secara lebih keras dan teliti.

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menilai, hal ini sebagai bentuk evaluasi atas pengalaman dari Nataru di tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Pendaftaran Mudik Gratis Nataru Dibuka, Ini Kota Tujuan dan Cara Daftarnya

Sehingga, diharapkan segala perencanaan dan upaya antisipasi oleh stakeholder terkait pada Nataru tahun ini bisa berjalan secara lancar.

"Pergerakan orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, dalam jumlah yang signifikan. Oleh karenanya perlu kerja keras semua instansi, baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, dan termasuk Korlantas Polri," tutur Sudewo yang dikutip di Jakarta, Kamis (7/12).

Menurut Sadewo, yang perlu menjadi perhatian adalah titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor.

“Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten, atau mungkin malah jalan desa,” jelas Sadewo.

Baca Juga:

KAI Tambah 84 Perjalanan Kereta Selama Libur Nataru 2024

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan upaya langkah antisipasi pihak instansi pemerintah terkait terhadap tempat - tempat yang masuk dalam kriteria rawan terjadinya kecelakaan.

Seperti mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan atau minimalisasinya. Karena pada saat Nataru itu traffic-nya menjadi lebih banyak, mengalami eskalasi grafik.

“Apakah sudah ada antisipasi dan koordinasi dengan pihak Korlantas atau dengan Basarnas? Ini perlu ada pendalaman juga, mengingat implementasinya kita belum lihat. Bagaimana nanti pada saat terjadi puncak arus sampai dengan awal Januari 2024," tutup Sudewo.

Sekedar informasi, pemerintah memprediksi pergerakan wisatawan nusantara pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang mencapai 250 juta pergerakan. (Knu)

Baca Juga:

Kereta Cepat Whoosh Jadi 40 Kali Perjalanan Saat Libur Nataru

#Libur Natal Dan Tahun Baru #Pemerintah RI #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan