Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pemudik saat Libur Nataru

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 Desember 2023
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pemudik saat Libur Nataru

Perjalanan kereta api jarak jauh. (Foto: Dok Humas KAI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Semua instansi yang terkait dengan persiapan menghadapi arus perjalanan jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), diminta bekerja secara lebih keras dan teliti.

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menilai, hal ini sebagai bentuk evaluasi atas pengalaman dari Nataru di tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Pendaftaran Mudik Gratis Nataru Dibuka, Ini Kota Tujuan dan Cara Daftarnya

Sehingga, diharapkan segala perencanaan dan upaya antisipasi oleh stakeholder terkait pada Nataru tahun ini bisa berjalan secara lancar.

"Pergerakan orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, dalam jumlah yang signifikan. Oleh karenanya perlu kerja keras semua instansi, baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, dan termasuk Korlantas Polri," tutur Sudewo yang dikutip di Jakarta, Kamis (7/12).

Menurut Sadewo, yang perlu menjadi perhatian adalah titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor.

“Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten, atau mungkin malah jalan desa,” jelas Sadewo.

Baca Juga:

KAI Tambah 84 Perjalanan Kereta Selama Libur Nataru 2024

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan upaya langkah antisipasi pihak instansi pemerintah terkait terhadap tempat - tempat yang masuk dalam kriteria rawan terjadinya kecelakaan.

Seperti mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan atau minimalisasinya. Karena pada saat Nataru itu traffic-nya menjadi lebih banyak, mengalami eskalasi grafik.

“Apakah sudah ada antisipasi dan koordinasi dengan pihak Korlantas atau dengan Basarnas? Ini perlu ada pendalaman juga, mengingat implementasinya kita belum lihat. Bagaimana nanti pada saat terjadi puncak arus sampai dengan awal Januari 2024," tutup Sudewo.

Sekedar informasi, pemerintah memprediksi pergerakan wisatawan nusantara pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang mencapai 250 juta pergerakan. (Knu)

Baca Juga:

Kereta Cepat Whoosh Jadi 40 Kali Perjalanan Saat Libur Nataru

#Libur Natal Dan Tahun Baru #Pemerintah RI #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - 34 menit lalu
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan alasan pemerintah ikut turun tangan dalam menangani konflik Keraton Solo.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Bagikan