Pemerintah Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Adanya Kebocoran Data

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bereaksi usai adanya dugaan kebocoran data milik tokoh publik hingga dokumen pejabat.

Jokowi menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Gibran tidak Khawatir Data Pribadinya Diumbar ke Publik

"Tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (12/9).

Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Ia menuturkan, perlu ada emergency response team untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tutur Johnny.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia

Selain itu, Johnny juga mengajak masyarakat untuk membangun kekuatan nasional menghadapi bahaya di dalam ruang digital.

"Sebab, bahaya di dalam ruang digital itu adalah tindakan kriminal digital,” ujarnya.

Sekjen Partai Nasdem ini mengatakan bahwa pemerintah langsung melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Johnny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Indonesia.

“Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita,” ucap tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Disindir Jangan Lempar Tanggung Jawab Antar Lembaga Soal Kebocoran Data