Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 12 September 2022
Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hacker (peretas) Bjorka, baru-baru ini kerap membocorkan data institusi dan pejabat negara. Mulai dari data Menkominfo, Menteri BUMN, data BIN, KPU hingga Presiden diretas dan diekspos ke media sosial oleh Bjorka.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengaku heran mengapa institusi dan pejabat negara bisa dipermalukan oleh hacker Bjorka.

Baca Juga:

Pemerintah Disindir Jangan Lempar Tanggung Jawab Antar Lembaga Soal Kebocoran Data

"Menurut saya, itu mempermalukan. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya?" kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Menurut Fadli, harus ada evaluasi total terkait pertahanan siber di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi), diminta mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data.

"Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti tidak ada pertahanan. Dan ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (Bjorka). Ini something wrong," ujarnya.

Baca Juga:

Mahfud MD Akui Kebocoran Data Negara oleh Hacker Bjorka

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mendorong ada evaluasi terkait perlindungan data milik masyarakat. Pemerintah diminta mengatasi masalah kenapa bisa data masyarakat diperdagangkan, diretas, dan diumbar ke ruang digital.

"Kita di dunia digital, kalau dulu perang fisik, sekarang cyber war. Harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu saja. Siapa yang tanggung jawab. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," tegas Fadli. (Pon)

Baca Juga:

KPU Langsung Perkuat Keamanan Siber Pasca-Mencuatnya Isu Peretasan Bjorka

#Fadli Zon #Hacker #RUU Data Pribadi #Presiden Joko Widodo #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Dunia
Gara-gara Password '123456', Data 8,8 Juta Penduduk Denmark Bocor
Otoritas Denmark mengonfirmasi bahwa data sekitar 8,8 juta orang telah bocor.
Yusuf Abdillah - Kamis, 15 Oktober 2026
Gara-gara Password '123456', Data 8,8 Juta Penduduk Denmark Bocor
Indonesia
Fadli Zon Dorong Musik Indonesia Mendunia, KMI 2026 Siap Digelar di Makassar
KMI 2026 digelar di Makassar pada 30 Oktober–1 November. Sebanyak 500 delegasi akan membahas royalti, hak cipta, AI, dan ekosistem musik Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Oktober 2026
Fadli Zon Dorong Musik Indonesia Mendunia, KMI 2026 Siap Digelar di Makassar
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Indonesia Dorong UNESCO Terapkan Tata Kelola AI Yang Etis dan Transparan
memperkuat kontribusi UNESCO dalam menghadapi tantangan global, Indonesia mengajukan tiga prioritas utama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Indonesia Dorong UNESCO Terapkan Tata Kelola AI Yang Etis dan Transparan
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Bagikan