Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia

MerahPutih.com - Hacker (peretas) Bjorka, baru-baru ini kerap membocorkan data institusi dan pejabat negara. Mulai dari data Menkominfo, Menteri BUMN, data BIN, KPU hingga Presiden diretas dan diekspos ke media sosial oleh Bjorka.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengaku heran mengapa institusi dan pejabat negara bisa dipermalukan oleh hacker Bjorka.

Baca Juga:

Pemerintah Disindir Jangan Lempar Tanggung Jawab Antar Lembaga Soal Kebocoran Data

"Menurut saya, itu mempermalukan. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya?" kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Menurut Fadli, harus ada evaluasi total terkait pertahanan siber di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi), diminta mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data.

"Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti tidak ada pertahanan. Dan ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (Bjorka). Ini something wrong," ujarnya.

Baca Juga:

Mahfud MD Akui Kebocoran Data Negara oleh Hacker Bjorka

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mendorong ada evaluasi terkait perlindungan data milik masyarakat. Pemerintah diminta mengatasi masalah kenapa bisa data masyarakat diperdagangkan, diretas, dan diumbar ke ruang digital.

"Kita di dunia digital, kalau dulu perang fisik, sekarang cyber war. Harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu saja. Siapa yang tanggung jawab. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," tegas Fadli. (Pon)

Baca Juga:

KPU Langsung Perkuat Keamanan Siber Pasca-Mencuatnya Isu Peretasan Bjorka