Mula Akmal
MerahPutih.com - Kasus dugaan bocornya data negara akibat perbuatan hacker dengan identitas Bjorka menyeruak ke publik.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menekankan pemerintah masih mendalami hal tersebut.
Baca Juga:
KPU Langsung Perkuat Keamanan Siber Pasca-Mencuatnya Isu Peretasan Bjorka
Pendalaman yang dilakukan ini diperlukan untuk mengetahui jenis data-data yang bocor, apakah benar merupakan rahasia negara atau hanya dokumen biasa.
"Pemerintah masih rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan," ujar Mahfud kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (12/9).
Terkait kebocoran data ini, Mahfud sudah menerima laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VII Kemenko Polhukam. Laporan tersebut mengungkapkan terkait titik-titik kebocoran data akibat peretasan.
Meski bukan data rahasia penting, data yang diungkap oleh Bjorka adalah data yang sudah muncul sebelumnya di media massa.
Karena kesamaan data tersebut, Mahfud menilai data yang diambil oleh Bjorka bisa jadi berasal dari sumber terbuka.
Baca Juga:
Ditemui Keluarga Brigadir J, Menkopolhukam Nyatakan Tak Akan Intervensi Kasus
"Enggak ada yang rahasia negara kalau saya baca, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, cuma dokumen biasa, tetapi itu memang terjadi," papar Mahfud.
Sebagai informasi, pada akhir pekan lalu, Bjorka mengklaim memiliki data pribadi diduga sejumlah pejabat, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate diisukan turut menjadi korban.
Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter @darktracer_int atau "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence yang kemudian viral.
Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor. Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.(Knu)
Baca Juga:
