Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan ibu kota baru.
Pihak swasta dilibatkan demi menunjang pembangunan fasilitas di kawasan ibu kota yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp323-Rp466 triliun tersebut.
Lebih lanjut, Bambang menilai pihak swasta merupakan kalangan yang sudah siap membangun kota secara mandiri, khususnya kawasan perumahan (residensial).
"Kalau insentif lain saya lihat tidak terlalu diperlukan. Praktiknya, mereka tidak minta insentif apa-apa juga, butuhnya kepastian lahan saja," ucap Bambang kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/5).
Bambang juga menekankan pihak swasta juga tak perlu diberi dukungan insentif fiskal, misalnya pengurangan dan keringanan pajak.
"Mereka yang penting hanya pemerintah beri kepastian konsesi, itu jauh lebih penting daripada tax insentif atau insentif fiskal lain," tekannya.
Bambang menilai sekalipun ada dukungan lain yang perlu diberikan kepada swasta, pemerintah hanya bisa memastikan soal skema kerja sama pembiayaan.
Menurut Bambang, penggunaan APBN bisa tetap minimal asal pemerintah bisa memaksimalkan penggunaan lahan milik negara ketika membangun kawasan ibu kota baru.
Dengan begitu, sambungnya, pemerintah tak perlu boros mengeluarkan anggaran pembebasan lahan. Kemudian, pemerintah akan memaksimalkan utilisasi gedung-gedung perkantoran yang tak lagi digunakan nanti.
Mantan Menkeu ini mengatakan terbuka pilihan bahwa gedung-gedung pemerintahan itu akan disewakan kepada pihak swasta yang ingin berkantor di jantung DKI Jakarta.
"Nanti kami bisa dapat revenue (pendapatan) dari penyewaan itu, lalu pemerintah juga dapat pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Ini bisa dipakai untuk pembangunan ibu kota baru," tandas Bambang Brodjonegoro.(Knu)
