Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan intervensi untuk menurunkan prevalensi stunting. Paling tidak ada 12 provinsi ditetapkan sebagai prioritas dalam program ini.
Saat ini, tercatat sebanyak 7 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting di atas 30 persen yaitu Nusa Tenggara Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
Rujukan Berjenjang dan Pemenuhan Intervensi Gizi Dorong Percepatan Penurunan Stunting
"Ini adalah wilayah-wilayah yang perlu diinkubasi agar angkanya turun, sehingga dampaknya secara nasional juga turun," kata Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso.
Sukaryo menguraikan, selain tujuh provinsi itu, ada lima wilayah yang memiliki populasi tinggi, baik populasi balita maupun penduduk yang menjadi fokus untuk penurunan stunting, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara.
"Wilayah ini populasinya cukup tinggi. Tidak hanya persentase, namun angka absolutnya juga tinggi. Jadi, ke-12 wilayah inilah yang menjadi kesepakatan bersama diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting," imbuhnya.
Ia menjelaskan, beberapa tahun belakangan ini koordinasi yang terbangun antara kementerian dan lembaga terbilang sangat baik. Permasalahan stunting, telah menjadi prioritas yang harus disukseskan karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.
"Kami juga melakukan evaluasi, paling tidak setahun dua kali dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki praktik baik, misalnya Kota Surabaya yang mendapatkan penghargaan dari wakil presiden," tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini pihaknya memiliki infrastruktur di lapangan berupa tim pendamping keluarga sebanyak 600 ribu personel berbasis relawan yang terbagi atas 200 ribu tim meliputi bidan, tim PKK, dan kader KB.
Tugas mereka, adalah memberikan pendampingan dalam konteks penyuluhan, memfasilitasi keluarga untuk mendapatkan pelayanan, dan memantau, serta memastikan program bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan baik.
Ia mengatakan, ada pendekatan spesifik berkaitan dengan pemberian makanan tambahan pada anak-anak, mencegah anak-anak menjadi sakit, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan sensitif, berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan setempat, misalnya kemiskinan, sanitasi yang baik, budaya setempat, dan sebagainya.
"Misalnya terkait pendekatan spesifik, bisa jadi tidak harus menggunakan makanan-makanan yang mahal karena di daerah juga tumbuh kembang makanan khas daerah. Contohnya daun kelor yang punya nilai gizi tinggi," katanya.
Baca Juga:
Stunting Bukan Sekadar Akibat Anak Susah Makan
