DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Demi Jakarta Kota Global
Arsip foto - Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan upaya tersebut harus tepat sasaran.
"DPRD meminta agar dilakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina di Jakarta, Kamis, saat membacakan rekomendasi DPRD DKI.
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan 231 permasalahan yang harus dicermati oleh Pemprov DKI. Hal itu mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.
Baca juga:
Indonesia Masih Kekurangan 10 Ribu Dokter Gigi untuk Pemerataan Layanan Kesehatan
Pada saat membacakan rekomendasi itu, Wa Ode mengatakan bahwa DPRD menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem.
Ia menyyebut, rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi serta saran dan masukan bagi Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno.
Wa Ode menegaskan, hal yang disampaikannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Sasaran Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan kepada setiap SKPD atau UKPD mulai tingkat provinsi, wali kota/bupati, camat dan lurah untuk memastikan penuntasan permasalahan stunting atau tengkes.
"Mengingat permasalahan tersebut masih terus ditemukan di Jakarta yang menuju menjadi kota global," katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan bahwa Jakarta memang memiliki problem yang belum terpecahkan, yaitu kemacetan, banjir dan kemiskinan kota.
Untuk itu, pihaknya akan berupaya mengentaskan permasalahan klasik tersebut. "Saya selalu bicara Jakarta itu problem cuma tiga. Kemacetan, banjir dan kemiskinan kota," katanya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD