DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Demi Jakarta Kota Global
Arsip foto - Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan upaya tersebut harus tepat sasaran.
"DPRD meminta agar dilakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina di Jakarta, Kamis, saat membacakan rekomendasi DPRD DKI.
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan 231 permasalahan yang harus dicermati oleh Pemprov DKI. Hal itu mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.
Baca juga:
Indonesia Masih Kekurangan 10 Ribu Dokter Gigi untuk Pemerataan Layanan Kesehatan
Pada saat membacakan rekomendasi itu, Wa Ode mengatakan bahwa DPRD menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem.
Ia menyyebut, rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi serta saran dan masukan bagi Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno.
Wa Ode menegaskan, hal yang disampaikannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Sasaran Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan kepada setiap SKPD atau UKPD mulai tingkat provinsi, wali kota/bupati, camat dan lurah untuk memastikan penuntasan permasalahan stunting atau tengkes.
"Mengingat permasalahan tersebut masih terus ditemukan di Jakarta yang menuju menjadi kota global," katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan bahwa Jakarta memang memiliki problem yang belum terpecahkan, yaitu kemacetan, banjir dan kemiskinan kota.
Untuk itu, pihaknya akan berupaya mengentaskan permasalahan klasik tersebut. "Saya selalu bicara Jakarta itu problem cuma tiga. Kemacetan, banjir dan kemiskinan kota," katanya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Menkeu Purbaya Turunkan Insentif Stunting Bagi Pemda, Jadi Hanya Rp 300 Miliar
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat