DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Demi Jakarta Kota Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 17 April 2025
DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Demi Jakarta Kota Global

Arsip foto - Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan upaya tersebut harus tepat sasaran.

"DPRD meminta agar dilakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina di Jakarta, Kamis, saat membacakan rekomendasi DPRD DKI.

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan 231 permasalahan yang harus dicermati oleh Pemprov DKI. Hal itu mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.

Baca juga:

Indonesia Masih Kekurangan 10 Ribu Dokter Gigi untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

Pada saat membacakan rekomendasi itu, Wa Ode mengatakan bahwa DPRD menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem.

Ia menyyebut, rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi serta saran dan masukan bagi Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno.

Wa Ode menegaskan, hal yang disampaikannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Sasaran Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan kepada setiap SKPD atau UKPD mulai tingkat provinsi, wali kota/bupati, camat dan lurah untuk memastikan penuntasan permasalahan stunting atau tengkes.

"Mengingat permasalahan tersebut masih terus ditemukan di Jakarta yang menuju menjadi kota global," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan bahwa Jakarta memang memiliki problem yang belum terpecahkan, yaitu kemacetan, banjir dan kemiskinan kota.

Untuk itu, pihaknya akan berupaya mengentaskan permasalahan klasik tersebut. "Saya selalu bicara Jakarta itu problem cuma tiga. Kemacetan, banjir dan kemiskinan kota," katanya.

#DPRD #Gaji DPRD DKI #Stunting
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Indonesia
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Ketiadaan standar harga yang jelas sering kali dimanfaatkan untuk mematok tarif semaunya sehingga wisatawan kapok liburan di Banten
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Indonesia
Menkeu Purbaya Turunkan Insentif Stunting Bagi Pemda, Jadi Hanya Rp 300 Miliar
Nilai insentif tahun ini lebih rendah Rp 475 miliar bila dibandingkan insentif tahun lalu yang mencapai Rp 775 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Menkeu Purbaya Turunkan Insentif Stunting Bagi Pemda, Jadi Hanya Rp 300 Miliar
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka Rakornas Stunting 2025 dan menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah untuk mencapai target 14,2% pada 2029. Kaltim raih penghargaan terbaik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Bagikan