PSI DKI Soroti Naiknya Stunting Jakarta, padahal Anggaran Besar

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 23 Juli 2025
PSI DKI Soroti Naiknya Stunting Jakarta, padahal Anggaran Besar

Ilustrasi anak. (Foto: Pexels/Andrea Piacquadio)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mempertanyakan stunting masih terjadi dalam jumlah besar kendati pemerintah provinsi (pemprov) menganggarkan dana untuk program pemberian makanan tambahan (PMT) di Ibu Kota. Isu stunting terhadap anak-anak juga kembali disorot dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi A DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (22/7).

"Dalam rapat bersama dengan para wali kota tadi, saya menyinggung kenapa stunting masih terjadi di kalangan anak-anak, meskipun pemprov telah menganggarkan dana untuk PMT. Sampai saat ini, masih ada banyak anak yang kekurangan gizi, ini membuat kami bertanya-tanya mengenai efektivitas program penanganan stunting di Jakarta," ujarnya yang dikutip Rabu (23/7).

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 49,3 miliar untuk program PMT di tingkat kelurahan. Setiap balita akan mendapatkan Rp 10 ribu per bulan. Pada saat bersamaan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan adanya peningkatan angka stunting dari 2022 dengan angka akhir 17,2 persen.

"Kini, pemprov menganggarkan hampir Rp50 Miliar untuk program PMT. Namun, stunting malah naik dari tahun ke tahun. Ini merupakan suatu ironi yang menunjukkan bahwa anggaran sebesar itu saja masih belum dapat mengurangkan angka stunting. Menurut kami, ini perlu dievaluasi supaya nantinya lebih efektif lagi," sambungnya William.

Baca juga:

Tekan Angka Stunting, Pemkot Solo Luncurkan Program Genting



Dalam rapat tersebut, para wali kota yang merupakan pihak eksekutif menjelaskan bahwa masalah stunting masih terjadi bukan karena serapan anggarannya tidak optimal, melainkan faktor-faktor lainnya berupa kualitas air bersih dan sanitasi di masyarakat yang buruk. William mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut agar stunting bisa dihilangkan dari Ibu Kota secara sepenuhnya.

"Jika memang betul permasalahannya terletak kepada isu kualitas air dan sanitasi yang buruk, pemprov harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya," tegasnya.

William meminta agar Pemprov DKI Jakarta melihat anggaran stunting yang besar akan menjadi percuma apabila masalah-masalah seperti kebersihan di masyarakat tidak diatasi segera. "Jangan sampai anggaran stunting yang sudah kami alokasikan sedemikian besarnya menjadi tidak efektif karena ada permasalahan lain di luar itu yang masih belum terurus," lanjutnya.

"Seiringan dengan pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan kadar gizi bagi anak-anak yang membutuhkan, saya kira perlu juga diperhatikan faktor kebersihan atau sanitasi di lingkungan tempat mereka hidup," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting

#Stunting #DKI Jakarta #Makan Bergizi Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Ombudsman RI menemukan temuan terkait penyelenggaraan MBG di 34 provinsi. BGN menyatakan terbuka terhadap hasil kajian dan rekomendasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Indonesia
Program MBG Uji Coba Sistem Prasmanan ala Jepang, Siswa Ikut Sajikan Makanan
BGN menguji coba sistem prasmanan MBG di lebih dari 60 dapur SPPG. Siswa ikut piket menyajikan makanan hangat di kelas seperti di Jepang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Program MBG Uji Coba Sistem Prasmanan ala Jepang, Siswa Ikut Sajikan Makanan
Indonesia
BGN Proses Registrasi Ulang SPPG, Temukan Yayasan yang Minta Setoran per Ompreng
BGN menemukan yayasan yang meminta setoran per ompreng kepada mitra SPPG. Mitra yang merasa dirugikan dapat mengajukan penggantian yayasan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
BGN Proses Registrasi Ulang SPPG, Temukan Yayasan yang Minta Setoran per Ompreng
Indonesia
Kepala BGN Minta Kepala Daerah Sidak Dapur MBG, Bahkan Bisa Dilakukan Jam 2 Pagi
Kepala BGN Sudaryono meminta kepala daerah rutin sidak SPPG untuk mengawasi program MBG. Inspeksi bahkan bisa dilakukan jam 2 pagi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kepala BGN Minta Kepala Daerah Sidak Dapur MBG, Bahkan Bisa Dilakukan Jam 2 Pagi
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Kepala BGN Minta CCTV SPPG Ditarik ke Kantor Pusat, Biar AI Bisa Awasi Cara Potong Kubis
Kepala BGN Sudaryono pasang AI di CCTV dapur SPPG untuk awasi kebersihan Makan Bergizi Gratis. Pemda diminta sidak jam 3 pagi dan laporkan calo!
Wisnu Cipto - Jumat, 02 Oktober 2026
Kepala BGN Minta CCTV SPPG Ditarik ke Kantor Pusat, Biar AI Bisa Awasi Cara Potong Kubis
Indonesia
BGN Klarifikasi Isu Pengadaan Sprei dan Sarung Bantal Senilai Rp 9 Miliar
Pengadaan sprei dan sarung bantal bukan terjadi para era Kepala BGN Sudaryono, melainkan saat dipimpin Dadan Hindayana.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
BGN Klarifikasi Isu Pengadaan Sprei dan Sarung Bantal Senilai Rp 9 Miliar
Bagikan