Makan Bergizi Gratis Diluncurkan, DPR Berharap Turunkan Angka Stunting di Bawah Standar WHO
Anak sekolah jadi sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diluncurkan mesti membawa dampak positif. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa program MBG diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.
“Hingga berada di bawah standar WHO, yaitu 20 persen, pada tahun pertama pelaksanaannya,” jelas Kurniasih di Jakarta, Rabu (8/1).
Menurut Kurniasih, Komisi IX dan Badan Gizi Nasional telah menyepakati adanya ahli gizi dalam setiap dapur umum.
“Jadi, ekosistemnya sudah ada. Semoga bisa menurunkan angka stunting,” tutur Kurniasih.
Kurniasih menyoroti bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti hasil pertanian dan peternakan setempat, program ini diharapkan dapat mendorong kebangkitan ekonomi pedesaan dan mencegah terjadinya surplus panen yang terbuang.
Baca juga:
Efek Jangka Panjang Makan Bergizi Gratis, Ekonom: Bikin Hidup Masyarakat Tergantung sama Pemerintah
Program ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru, mulai dari dapur umum, pengemasan makanan, transportasi, hingga pengawasan di lapangan.
“Ini menjadi solusi di tengah tingginya angka pengangguran," jelas dia.
Pada tahap awal, program MBG akan menyasar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya. Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan, masing-masing mampu memproduksi 3 ribu-3.500 paket makan bergizi setiap hari.
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera