Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kasus dugaan mafia tanah hingga kini terus terdengar. Pihak terkait harus lebih optimal dalam pemberantasan mafia tanah seperti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menyatakan, hingga saat ini, belum ada pergerakan sebagaimana instruksi Jokowi terkait pemberantasan atau menggebuk mafia tanah.
"Pada 22 Agustus di Sidoarjo, Jokowi (instruksikan) gebuk mafia tanah namun sampai saat ini belum ada digebuk. Dari tahun 2019 kita sudah serahkan semuanya, sudah diserahkan tapi kapan nih Pak Jokowi konsen terhadap pergerakan mafia tanah. Di bawah belum gerak, belum spesifik," ujar Budiardjo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (4/11).
Ia pun mengakui, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto telah melakukan langkah-langkah yang lebih dinamis. Namun kebijakannya saat ini, baru sampai level bawah saja yang disentuh, belum sampai ke akar akarnya.
"Padahal mafia tanah ini penghubungnya sangat nyata gitu," jelasnya lagi.
Baca Juga:
Negara Rugi Rp 1,4 Triliun, Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Sikat Mafia Tanah
Budiardjo menegaskan, kelompok mafia tanah memiliki banyak cara guna melancarkan aksinya, bahkan nekat dengan mengatasnamakan undang-undang.
"Jadi mafia tanah itu, sehebat apa pun ahli, kemudian pemilik tanah punya dokumen sebanyak-banyaknya, selengkap apa pun, maka tidak bisa (mengalahkan) mafia ini," katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, akan segera memfasilitasi para korban mafia tanah untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada seluruh anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
"Kita sudah berbicara persoalan tanah dan mafia tanah, menurut saya, ketua forum saya undang tanggal 15 November mendatang. Kami Komisi II baru saja membuat jadwal kegiatan dan kita sudah sepakat 15 November 2022, pukul 13.00, Kita akan melakukan RDPU berkaitan dengan persoalannya dengan masalah pertanahan," kata Guspardi.
"Oleh karena itu ketua forum, korban mafia tanah, saya undang sudah ada mekanisme, buat surat dan saya memfasilitasi supaya kerja-kerja dan suara-suara ini, berdaya guna," katanya lagi.
Guspardi menjelaskan bahwa berkaitan dengan masalah mafia tanah itu dapat diselesaikan secara jelas, lengkap dan komplet. "Artinya bukan hanya saya yang mendengar tapi juga kawan-kawan Komisi II mendengar dengan saksama apa yang disampaikan ketua forum, korban mafia tanah, yang di sampaikan dengan berbagai dinamika dan persoal-persoalannya," jelas Guspardi Gaus.
Baca Juga
Berantas Mafia Tanah, Jaksa Agung Maksimalkan Operasi Intelijen
Dia mengatakan, banyak perkara pertanahan melibatkan aset negara/daerah/BUMN/BUMD yang kalah di pengadilan, ketika berhadapan dengan korporasi atau individu-individu yang diduga di belakangnya ada mafia tanah.
Mafia tanah menyasar dan mengambil alih milik orang lain. Selain aset masyarakat, kepemilikan pemerintah jadi sasaran reklaiming.
Di Makassar, mafia tanah pernah menggugat sepertiga tanah ibu kota Sulawesi Selatan tersebut. Dalam gugatan tersebut tanah Pemkot, BUMN Pelindo, dan PLN hendak digasak oleh mafia tanah.
Bahkan di Rawamangun, Jakarta, Pertamina digugat oleh diduga mafia tanah dengan dokumen palsu. Dalam gugatan tersebut, Pertamina menang di pengadilan. Namun, pengadilan melakukan auto debit menyebabkan perusahaan pelat merah tersebut mengalami kerugian Rp 224 miliar.
Berkaitan dengan hal itu, kata dia, patut ditelusuri semua pihak yang berkaitan dengan kekalahan posisi negara dalam proses peradilan tersebut, termasuk memeriksa seluruh jajaran penegak keadilan yang terlibat memutus perkara-perkara tersebut. (Asp)
Baca Juga:
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah
