Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 27 Juli 2022
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah

Kementerian ATR/BPN meluncurkan hotline pengaduan masyarakat terkait pertanahan untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat mengurus administrasi agraria. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah serius dalam upaya memberantas mafia tanah di tanah air.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.

Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian pada Rabu (27/7).

Baca Juga:

Digitalisasi Layanan BPN Diklaim Mencegah Mafia Tanah

"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR, saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," jelas Hadi dalam keterangannya.

Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja kepala kantor wilayah (Kakanwil) dan kakantah atau kepala kantor pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.

Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (key performance indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN.

"Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan," tutur Hadi.

Baca Juga:

Penangkapan Pejabat BPN Jadi Pintu Masuk Tumpas Mafia Tanah

Mantan Panglima TNI ini mengaku dirinya fokus pada satu pertanyaan setelah dilantik sebagai Menteri ATR/BPN. Pertanyaan tersebut tidak lain adalah menjawab kepercayaan masyarakat.

"Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," kata Hadi.

Selain hotline pengaduan, pada kesempatan yang sama Menteri ATR/BPN juga meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.

"Kami berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," sebut dia. (Knu)

Baca Juga:

Polda Metro Tetapkan 30 Tersangka Mafia Tanah, Belasan di Antaranya Oknum ASN

#Mafia Tanah #Menteri ATR/BPN #Hadi Tjahjanto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
Menteri Nusron Gratiskan Pengurusan Sertifikat Tanah Korban Banjir Sumatera
Kementerian ATR/BPN kemudian akan mengecek di data karena setiap di cek, sehingga akan ketahuan di bidang tanah tersebut dulunya dimiliki siapa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri Nusron Gratiskan Pengurusan Sertifikat Tanah Korban Banjir Sumatera
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Indonesia
Tanah Eks HGU dan Terlantar Bakal Digunakan Buat Program BBM Campuran Etanol 10 Persen
Data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Tanah Eks HGU dan Terlantar Bakal Digunakan Buat Program BBM Campuran Etanol 10 Persen
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Demi Rakyat, Nusron Diperintah Prabowo Percepat Waktu Rebut Tanah Warga Jadi 90 Hari
Aturan baru untuk mempercepat tenggat waktu merebut tanah telantar milik masyarakat, dari 587 hari menjadi 90 hari saja.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 September 2025
Demi Rakyat, Nusron Diperintah Prabowo Percepat Waktu Rebut Tanah Warga Jadi 90 Hari
Indonesia
Nusron Wahid Akui Salah dan Minta Maaf, DPR Justru Soroti Masalah Lebih Besar di Kementerian ATR/BPN yang Harus Segera Dibasmi Demi Rakyat
Menteri Nusron segera mengarahkan seluruh jajaran di ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah secara serius, tegas, dan terukur
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Nusron Wahid Akui Salah dan Minta Maaf, DPR Justru Soroti Masalah Lebih Besar di Kementerian ATR/BPN yang Harus Segera Dibasmi Demi Rakyat
Bagikan