Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah serius dalam upaya memberantas mafia tanah di tanah air.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.
Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian pada Rabu (27/7).
Baca Juga:
Digitalisasi Layanan BPN Diklaim Mencegah Mafia Tanah
"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR, saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," jelas Hadi dalam keterangannya.
Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja kepala kantor wilayah (Kakanwil) dan kakantah atau kepala kantor pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.
Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (key performance indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN.
"Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan," tutur Hadi.
Baca Juga:
Penangkapan Pejabat BPN Jadi Pintu Masuk Tumpas Mafia Tanah
Mantan Panglima TNI ini mengaku dirinya fokus pada satu pertanyaan setelah dilantik sebagai Menteri ATR/BPN. Pertanyaan tersebut tidak lain adalah menjawab kepercayaan masyarakat.
"Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," kata Hadi.
Selain hotline pengaduan, pada kesempatan yang sama Menteri ATR/BPN juga meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.
"Kami berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," sebut dia. (Knu)
Baca Juga:
Polda Metro Tetapkan 30 Tersangka Mafia Tanah, Belasan di Antaranya Oknum ASN
