Pembangunan Rumah Menteri di IKN Habiskan Rp 500 Miliar
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR meninjau lokasi pembangunan Rusun ASN di KIPP IKN (Antara/ Ho dokumentasi pribadi. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pembangunan rumah untuk Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), tengah dilakukan. Pembangunan rumah ditarget tuntas pada Juni 2024.
"Proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri masih terus kami kebut. Saat ini prosesnya sudah lebih dari 7 persen sejak dimulai Desember lalu," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kaltim, Kalsel, dan Kaltara) Hujurat.
Baca Juga:
Yuk Pilih Logo IKN Nusantara, Hadiahnya Motor Listrik Dari Jokowi
Rumah Tapak Jabatan Menteri yang sedang dibangun ini sebanyak 36 unit dengan masing-masing tipe 480 meter persegi, sementara luas lahan per unit adalah 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak sebesar Rp 500 miliar.
Ia mengatakan, target Juni diharapkan tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI untuk yang pertama kali.
Sejauh ini pembangunan infrastruktur di seluruh IKN melibatkan sekitar 7.800 tenaga kerja. Sedangkan para pekerja tersebut menempati bangunan khusus hunian pekerja yang sebanyak 22 Tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
"Pembangunan HPK merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN agar mereka bisa tinggal dalam hunian yang layak, termasuk untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN," kata Hujurat.
Pembangunan HPK dimulai 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 dengan melibatkan 368 pekerja, sementara kontraktor pelaksana pembangunannya adalah PT Wijaya Karya Gedung - PT Adhi Karya (Persero) dengan anggaran Rp 567 miliar.
"HPK dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti mess hall (ruang serba guna), ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola, lanskap, dan sejumlah fasilitas penunjang lain," katanya.
Saat ini pihaknya sedang melakukan lelang untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dengan proses lelang ditarget selesai Juli tahun ini juga.
"Untuk Rusun ASN, TNI, Polri akan dibangun sebanyak 47 tower dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9,4 triliun. Rusun ini juga masih masuk di KIPP IKN. Kami harapkan Juli ini sudah bisa mulai konstruksi dan ditargetkan Juli tahun depan pembangunannya tuntas," kata Hujurat.
Baca Juga:
Anies Buka Suara soal Nasib Proyek IKN Nusantara
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam