Pemangkasan Anggaran Pemerintah Bikin Industri Ritel Lesu, Daya Beli Kelas Menengah Menurun


Ilustrasi Supermarket. Foto: AEON
MerahPutih.com - Dampak kebijakan pemangkasan anggaran Pemerintahan Prabowo Subianto mulai dirasakan para pengusaha. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun.
Pemangkasan anggaran yang dilakukan yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah Rp 50,5 triliun,
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan pemangkasan anggaran berimbas pada lesunya industri ritel hingga perhotelan.
Alphonzus mengira bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah hanya akan berdampak pada industri perhotelan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa industri pusat perbelanjaan juga ikut merasakan dampaknya.
"Memang tidak berdampak secara langsung terhadap industri ritel, yang terdampak langsung biasanya itu industri perhotelan begitu ya salah satunya. Tetapi ujung-ujungnya nanti akan berdampak terhadap ritel,” ujar Alphonzus saat menyampaikan sambutan dalam acara BINA Diskon Lebaran 2025, di Jakarta, Jumat (14/3).
Pemangkasan tersebut, menurut Alphonzus, telah membuat industri ritel merasakan penurunan transaksi. Pasalnya, secara tidak langsung kebijakan itu berdampak pada penurunan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang sudah terasa sejak 2024.
Ia berharap, program BINA Diskon Lebaran 2025 yang berjalan selama periode 14-30 Maret 2025 dapat mendongkrak minat masyarakat untuk berbelanja.
"Makanya kami mendorong BINA program ini. Kemudian juga diharapkan, puncak penjualan akan terjadi pada minggu ini, makanya dilaksanakan (peluncuran) tanggal 14 (Maret 2025)," ujarnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Agar Dipercaya Rakyat, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Warga Usai Demo Berujung Rusuh di Berbagai Daerah

Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025

Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung

Viral Istilah Rojali dan Rohana, Ini Pandangan Istana Kepresidenan
