Headline

Pelantikan Anggota DPR Disambut Demonstrasi Mahasiswa

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 01 Oktober 2019
  Pelantikan Anggota DPR Disambut Demonstrasi Mahasiswa

Elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI mengelar aksi unjuk rasa menyambut pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 di Gedung DPR, Selasa (1/10) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 resmi dilantik. Mereka dilantik dalam prosesi acara di Ruang Paripurna I, Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Namun, para wakil rakyat itu tidak bisa berleha-leha setelah dilantik. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyambut acara pelantikan anggota DPR dengan menggelar aksi.

Baca Juga:

Resmi Jadi Anggota Dewan, 'Si Doel' Harap Rakyat Tak Apriori Terhadap DPR

Aksi mahasiswa diawali dengan long march dari depan Gedung TVRI, Jalan Gerbang Pemuda ke kolong jalan layang Senayan.

BEM SI menggelar aksi unjuk rasa depan Gedung DPR
BEM SI menggelar aksi unjuk rasa depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) (MP/Ponco Sulaksono)

Wakil Presiden Mahasiswa dari Universitas Siliwangi Andre mengatakan pihaknya membawa beberapa tuntutan dalam aksinya. Satu di antaranya, BEM SI meminta pembatalan Undang-undang KPK yang perubahannya telah disahkan di DPR.

Menurut Andre, ada satu jalan untuk membatalkan UU KPK hasil revisi yakni penerbitan Perppu. Hingga kini, BEM SI belum melihat upaya penerbitan aturan tersebut. "Kemarin, kan, belum didengarkan. Termasuk yang Perppu (terkait KPK)," kata Andre.

Selain itu, Andre meminta anggota DPR menuntaskan agenda besar reformasi. Salah satunya, DPR tidak membuat aturan yang berpotensi membelenggu kebebasan menyampaikan pendapat.

Petugas kepolisian memblokade aksi para mahasiswa yang hendak melakukan orasi depan Gedung DPR
Aparat kepolisian berjaga-jaga depan aksi unjuk rasa BEM SI di Gedung DPR (MP/Ponco Sulaksono)

"Namun, kami masih pesimis tuntutan besar yang kami bawa itu terlaksana," ujar dia.

Sementara itu, Presiden BEM Universitas Mulawarman Febry Abdul menyoroti tindakan represif aparat kepolisian ketika menangani rentetan aksi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia sejak pekan lalu.

Baca Juga:

Puan Maharani Ketua DPR, Sufmi Dasco dan Rachmat Gobel Jabat Wakil

Menurut Febry, aksi represif aparat diduga mengakibatkan jatuh korban dari pihak mahasiswa. Catatan BEM Universitas Munawarman, tiga mahasiswa diduga menjadi korban aksi represif aparat.

"Kami tidak mau, ketika aksi yang harusnya aksi damai, malah nanti berujung ricuh, malah berujung korban," timpal dia di kolong jalan layang Senayan, Selasa.(Pon)

Baca Juga:

Dilantik Jadi Anggota DPR, Ahmad Syaikhu Siapkan Diri Isi Posisi Wagub DKI

#Demo Mahasiswa #Anggota DPR #Gedung DPR #BEM SI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BEM SI Jawa Tengah Gaungkan Reformasi Jilid 2
Mahasiswa tidak menginginkan Reformasi Jilid 2 terjadi. Namun, langkah tersebut akan dipertimbangkan apabila pemerintah dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
BEM SI Jawa Tengah Gaungkan Reformasi Jilid 2
Indonesia
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Anggota DPR RI, Gus Hilman, sudah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Indonesia
Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura
Aboe Bakar Al-Habsyi meminta maaf usai dipanggil MKD DPR terkait pernyataannya soal ulama dan pesantren Madura yang menuai polemik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura
Indonesia
Viral Pria Maki Polisi, UI Bantah Pria Berjas Almamater Kuning Sebagai Mahasiswanya
Dari hasil penelusuran lebih lanjut pada sistem pendataan resmi, diketahui bahwa individu tersebut berstatus sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi lain.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Maret 2026
Viral Pria Maki Polisi, UI Bantah Pria Berjas Almamater Kuning Sebagai Mahasiswanya
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bagikan