Pekan Depan, DPR Rapat Pleno Komisi III Soal Calon Kapolri

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 12 Januari 2015
Pekan Depan, DPR Rapat Pleno Komisi III Soal Calon Kapolri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin mengatakan, dalam waktu dekat ini komisi yang dipimpinnya akan menggelar rapat pleno terkait pencalonan Kepala Polri. 

"Tadi ada usulan dari anggota dan disepakati pleno akan dilakukan tanggal 19 Januari," kata Aziz, di Jakarta, Senin (12/1).

Namun, Komisi III masih menunggu rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang akan diselenggarakan besok pagi pukul 10.00 WIB. Kemudian dilanjutkan kunjungan ke rumah Budi Gunawan pada 16 Januari 2015.

"Untuk mekanisme dan pertanyaan meskipun pimpinan dan sekretariat sudah menyiapkan tapi kami libatkan fraksi-fraksi untuk ikut urun rembug," kata politikus Golkar ini.

Terkait pelibatan KPK dan PPATK, kata Aziz, tergantung pada rapat Bamus. Selain itu, tim kecil untuk menyeleksi calon Kapolri juga akan mempertimbangkan siapa saja yang akan diundang sebagai bahan pertimbangan.

"Liat rapat Bamus, nanti tim kecil akan menentukan pihak-pihak mana yang akan di dengar," kata dia.

Komisi III, imbuh Aziz, bisa memberikan persetujuan atau menolaknya. Jika dikembalikan, presiden dapat mengusulkan lagi dengan nama baru atau tetap Budi Gunawan.

"Komisi bisa berikan persetujuan atau mengembalikan. Kalau dikembalikan, kalau dianggap tidak perlu diganti (calon kapolri) maka tidak perlu diusulkan lagi. Kalau ganti, kan mesti usulin lagi," pungkasnya. (MAD)

 

#Anggota Dewan #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Komisi III DPR Usul Masa Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Maksimal 3 Tahun
Komisi III DPR mengusulkan masa jabatan polisi di lembaga sipil maksimal tiga tahun.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi III DPR Usul Masa Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Maksimal 3 Tahun
Indonesia
DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Tolak Wacana Pembentukan Kementerian Baru
Komisi III DPR menegaskan, bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Wacana pembentukan kementerian baru pun ditolak.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Tolak Wacana Pembentukan Kementerian Baru
Bagikan