Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 21 Januari 2022
Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu. Foto: jepara.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang KPU dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk memutuskan jadwal Pemilu Serentak 2024 pada Senin (24/1)

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, jika jadwal Pemilu 2024 sudah diputuskan, maka KPU akan memulai tahapan Pemilu 2024 pada Juni 2022 mendatang.

Baca Juga

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

"Jadi, kalau memang ditetapkan (jadwal Pemilu 2024), kita akan mulai Juni 2022 start tahapan Pemilu,” kata Ilham saat memberikan sambutan di acara lauching KPU-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang disiarkan Youtube KPU, pada Jumat (21/1).

Ilham mengatakan, ketika tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, maka bersamaan dengan itu, KPU juga akan mulai menggunakan beberapa teknologi informasi, seperti sistem informasi partai politik atau Sipol.

Menurut Ilham, keberadaan CSIRT penting untuk menjamin keamanan KPU dalam menggunakan teknologi informasi. Apalagi, KPU bakal banyak menggunakan teknologi informasi dalam tahapan Pemilu 2024.

Adapun teknologi informasi itu di antaranya, sistem informasi daerah pemilihan atau Sidapil, sistem informasi daftar pemilih atau Sidalih, sistem informasi pencalonan atau Silon, sistem informasi logistik dan distribusi atau Silogdis, sistem informasi penghitungan suara atau Situng dan sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap

“Kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan BSNN yang menjadikan salah satu prioritas kepada KPU pada tahun 2022 ini untuk diterapkan CSIRT, yang merespon dan memitigasi insiden siber,” kata Ilham.

Baca Juga

Komisi II Tunggu Hasil Bamus Lakukan Uji Kelayakan Anggota KPU-Bawaslu

Sebelumnya, KPU sudah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR tentang permintaan konsultasi pada Rabu (19/1) malam secara online dan salinan fisik suratnya dikirimkan sekretariat DPR RI kemarin, Kamis (20/1).

Konsultasi ini terkait pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024. Dalam surat tersebut, KPU mengusulkan satu lagi alternatif tanggal pemungutan suara Pilpres dan Pileg Serentak 2024, yakni tanggal 14 Februari 2024.

"Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi dalam keterangannya, Kamis (20/1). (Pon)

Baca Juga

DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari

#Pemilu #Jadwal Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan