Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 21 Januari 2022
Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu. Foto: jepara.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang KPU dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk memutuskan jadwal Pemilu Serentak 2024 pada Senin (24/1)

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, jika jadwal Pemilu 2024 sudah diputuskan, maka KPU akan memulai tahapan Pemilu 2024 pada Juni 2022 mendatang.

Baca Juga

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

"Jadi, kalau memang ditetapkan (jadwal Pemilu 2024), kita akan mulai Juni 2022 start tahapan Pemilu,” kata Ilham saat memberikan sambutan di acara lauching KPU-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang disiarkan Youtube KPU, pada Jumat (21/1).

Ilham mengatakan, ketika tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, maka bersamaan dengan itu, KPU juga akan mulai menggunakan beberapa teknologi informasi, seperti sistem informasi partai politik atau Sipol.

Menurut Ilham, keberadaan CSIRT penting untuk menjamin keamanan KPU dalam menggunakan teknologi informasi. Apalagi, KPU bakal banyak menggunakan teknologi informasi dalam tahapan Pemilu 2024.

Adapun teknologi informasi itu di antaranya, sistem informasi daerah pemilihan atau Sidapil, sistem informasi daftar pemilih atau Sidalih, sistem informasi pencalonan atau Silon, sistem informasi logistik dan distribusi atau Silogdis, sistem informasi penghitungan suara atau Situng dan sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap

“Kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan BSNN yang menjadikan salah satu prioritas kepada KPU pada tahun 2022 ini untuk diterapkan CSIRT, yang merespon dan memitigasi insiden siber,” kata Ilham.

Baca Juga

Komisi II Tunggu Hasil Bamus Lakukan Uji Kelayakan Anggota KPU-Bawaslu

Sebelumnya, KPU sudah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR tentang permintaan konsultasi pada Rabu (19/1) malam secara online dan salinan fisik suratnya dikirimkan sekretariat DPR RI kemarin, Kamis (20/1).

Konsultasi ini terkait pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024. Dalam surat tersebut, KPU mengusulkan satu lagi alternatif tanggal pemungutan suara Pilpres dan Pileg Serentak 2024, yakni tanggal 14 Februari 2024.

"Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi dalam keterangannya, Kamis (20/1). (Pon)

Baca Juga

DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari

#Pemilu #Jadwal Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan