DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari


Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Surat Presiden (Surpres) terkait calon anggota KPU dan Bawaslu sudah diterima pimpinan DPR. Selanjutnya Puan Maharani akan membawa surpres tersebut ke rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, mengatakan, nantinya Komisi II akan menindaklanjuti dalam bentuk uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.
Baca Juga:
Komisi II Tunggu Hasil Bamus Lakukan Uji Kelayakan Anggota KPU-Bawaslu
"Secepatnya kalau memang nanti di bulan ini sudah Bamus dan sudah dikirim ke Komisi II, mungkin minggu pertama Februari kita sudah bisa fit and proper test," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).
Saan mengatakan, Komisi II ingin calon anggota KPU-Bawaslu memiliki kemampuan manajerial. Pasalnya, beban Pemilu 2024 besar dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.
"Dia akan mengelola sumber daya yang luar biasa dan sumber daya itu harus dimaksimalkan akan profesional," ujarnya.

Politikus Partai Nasdem ini juga menilai calon anggota KPU harus profesional dalam bekerja. Selain itu, para penyelenggara pemilu ke depan tidak hanya memiliki konsep namun memiliki kemampuan menjalankan teknis kepemiluan.
"Tidak masalah (anggota KPU-Bawaslu) yang lama maupun baru. Jadi yang paling penting menguasai teknis kepemiluan dan berintegritas. Hal itu karena tarik-menarik kepentingan politik di tahun 2024 sangat tinggi," katanya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar

Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
