Pejabat Filipina Bantah Cawe-Cawe dalam Penangkapan Duterte dengan ICC

MERAHPUTIH.COM - PARA senator Filipina pada Kamis (20/3) mempertanyakan pejabat pemerintah atas keputusan mereka menyerahkan mantan Presiden Rodrigo Duterte ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), pekan lalu. Menteri Kehakiman Filipina membantah telah mengoordinasikan penangkapan tersebut sebelumnya.

Duterte ditahan pada 11 Mare dan langsung diterbangkan ke ICC di Belanda pada hari yang sama untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan perang narkoba yang menewaskan ribuan orang. Saat berbicara dalam sidang pada Kamis, Menteri Kehakiman Filipina Jesus Remulla, dikutip The Korea Times, mengatakan pemerintah menjaga jarak dengan ICC hingga menerima surat perintah penangkapan melalui Interpol.

"Kami tidak pernah, hingga saat ini, melakukan komunikasi dengan ICC, baik secara resmi maupun tidak resmi," katanya dalam sidang yang diadakan atas permintaan Senator Imee Marcos, yang merupakan teman dekat Wakil Presiden Sara Duterte, putri dari mantan presiden yang ditahan tersebut.

Namun, Senator Marcos, yang juga saudari Presiden Ferdinand Marcos, menyoroti isi dalam difusi Interpol, sebuah versi lebih informal dari red notice. Menurutnya, itu menunjukkan adanya koordinasi yang lebih dalam.

Baca juga:

Hadapi Tuduhan Kejahatan Kemanusiaan, Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Hadir di Ruang Sidang Den Haag lewat Tautan Video, Ngaku Punya Masalah Medis

"Difusi ini dikirim setelah konsultasi sebelumnya dengan pemerintah Filipina, yang telah setuju untuk mematuhi permintaan penangkapan ini," demikian bunyi pemberitahuan bertanggal 10 Maret tersebut.

Meski begitu, Remulla berkeras kalimat dalam pemberitahuan tersebut hanyalah surat template dan bukan pernyataan eksplisit mengenai penangkapan Duterte. "Ketika disebutkan mereka berkoordinasi dengan pemerintah Republik Filipina, saya bertanya-tanya dengan siapa mereka berbicara, karena itu bukan dengan kami," ujarnya.

Hingga beberapa minggu lalu, pemerintah Filipina terus menyatakan penolakan mereka untuk bekerja sama dengan penyelidik ICC. Alasannya, mereka tidak memiliki yurisdiksi sejak Duterte menarik negara itu keluar dari keanggotaan ICC pada 2019.

Namun, sikap ini berubah setelah beberapa pejabat pemerintah baru-baru ini menyatakan bahwa mereka akan wajib bertindak jika menerima permintaan dari Interpol.(dwi)

Baca juga:

Rodrigo Duterte ‘The Punisher’ yang kini Menghadapi Persidangan atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan