Pegawai KPUD Pengadaan Barang Pileg dan Pilpres 2014 Buruk


BPK menggelar pertemuan dengan KPU terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan KPU tahun 2014, di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (3/6). (Foto: MerahPutih/Novriadi Sitompul)
MerahPutih Nasional - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2014 wajar dengan pengecualian.
Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kompetensi pegawai KPUD bagian pengadaan barang dan jasa dinyatakan buruk. Pasalanya, kompetensi tidak memadai sesuai apa yang diharapkan.
"Jadi yang kita uji di sini adalah asersi manajemen, sehingga informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dianggap wajar dengan pengecualian," tuturnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).
Agung Firman memberikan saran kepada KPU, agar perekrutan tidak mancaplok begitu saja dari pemerintahan daerah atau intansi lainnya. "Mereka harus berkarier di KPU," ututrnya.
Agung Firman menegaskan pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini tidak secara khusus ditujukan untuk mengidentifikasi ketidakpatutan lembaga negara.
BPK menyerahkan laporan keuangan KPU tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Pertemuan berlangsung selama satu jam, dimulai pada pukul 14.05 WIB. (AB)
Baca Juga:
Laporan Keuangan KPU 2014 Wajar dengan Pengecualian
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024

Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK

Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat

Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK

Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah

BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food

BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia

Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun

BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR

DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
