Bareskrim Mabes Polri akan menyambangi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), hari ini, Senin (6/7). Bareskrim berencana menindaklanjuti temuan BPK terhadap adanya dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp334 miliar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau konteksnya kerugiannya di daerah ya tentunya tanggung jawab masing-masing. Kalau konteksnya pidana kan pribadi bukan institusi," kata Ferry, di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta, Kamis (2/7).

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, negara merugi lebih dari Rp300 miliar yang diakibatkan oleh salah urus Komisi Pemilihan Umum. Kerugian tersebut disebabkan dua faktor.

Agung mengungkap, besok, Kamis (4/6), BPK akan menyerahkan hasil laporan keuangan KPU ke DPR dan DPD. Selanjutnya, sehari kemudian laporan keuangan KPU tersebut akan diserahkan kepada Presiden. "Jika ingin tahu, silakan kejar besok ketua bpk di sana," kilahnya saat wartawan mengonfirmasi kepastian ihwal desakan DPR untuk audit KPU.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kompetensi pegawai KPUD bagian pengadaan barang dan jasa dinyatakan buruk. Pasalanya, kompetensi tidak memadai sesuai apa yang diharapkan.

"Bagi yang kemarin mengikuti di DPR yang saya sampaikan itu PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu). Jadi harus dibedakan antara audit terhadap laporan keuangan," ujar dia di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (3/6).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengaku bingung dengan permintaan DPR kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit KPU terkait bengkaknya anggaran penyelenggaraan pilkada sebanyak Rp4 miliar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan bahwa pihaknya tidak mengerti dengan maksud temuan BPK terkait penyelewengan-penyelewengan dalam tubuh KPU sebesar Rp34,3 miliar.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menegaskan bahwa partainya dengan sekuat tenaga dan atas mandat partai akan menolak Revisi Undang-Undang Pilkada.

"KPK harus follow up," kata Fadli kepada MerahPutih.com, di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).

Dalam temuan tersebut dijelaskan bahwa ada indikasi kuat bahwa KPU diduga kuat melakukan kerugian terhadap negara. Kerugian itu mulai dari angka ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang didapat MerahPutih.com, ada 14 poin penting audit yang dilakukan BPK terhadap KPU. Audit tersebut berjudul "Temuan Terkait Indikasi Kerugian Negara". Audit tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2013-2014. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa potensi kerugian negara yang dilakukan oleh KPU sekira Rp34 miliar.