PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E


Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Tak menuntut kemungkinan ada fraksi lain di DPRD DKI Jakarta yang mengikuti jejak PDI Perjuangan dan PSI menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswesan, ihwal rencana pagelaran Formula E.
"Insyaallah ada. Pada saatnya nanti insyaallah," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono saat dikonfirmasi awak media, Kamis (2/9).
Gembong menegaskan, fraksinya akan tetap bersikeras menggulirkan interpelasi untuk mengawal uang rakyat dalam ajang mobil balap berenergi listrik tersebut.
Baca Juga:
DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat
Kendati demikian, Sekretaris DPD PDIP DKI ini belum mengetahui pasti kapan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E. Tapi, menurutnya, sebelum dibawa ke rapat paripurna hak interpelasi, terlebih dulu dibahas dalam rapat badan musyawarah (bamus) DPRD.
"Kan harus dibamuskan dulu. Gitu," pungkasnya.
Diketahui, PDI Perjuangan dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E. Ada 33 anggota DPRD yang menyetujui interpelasi tersebut dan membubuhkan tanda tangan.

Ada 25 anggota dari PDIP sedangkan PSI 8 orang. Sehingga telah memenuhi tata tertib hak interpelasi dengan syarat minimal 2 fraksi dan 15 anggota dewan.
"Hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada saudara gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).
Baca Juga:
Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ajang Formula E harus menggunakan APBD DKI. Sedangkan APBD DKI anjlok akibat pandemi COVID-19. Gelaran mobil balap berenergi listrik ini juga dianggap membebani DKI.
Ketika dua fraksi gulirkan hak interpelasi, ada 7 Fraksi DPRD DKI menggelar silaturahmi dengan Anies Baswedan, di Rumah Dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat. Diduga ada 73 anggota DPRD DKI dari 7 fraksi tersebut tidak setuju adanya interpelasi. (Asp)
Baca Juga:
PDIP Sebut Formula E Habiskan Anggaran Rp 4 Triliun, Wagub DKI: Silakan Buktikan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
