Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantang Fraksi PDIP DPRD untuk membuka data secara rincian anggaran penyelenggaraan Formula E yang dianggap menghabiskan APBD senilai Rp 4 triliun.
"Silakan saja bagi teman-teman PDIP, kalau punya datanya silakan disampaikan. Sejauh ini program Formula E besarnya seperti yang disampaikan selama ini," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (1/9).
Baca Juga
Ngotot Hak Interpelasi, PDIP Sebut Biaya Formula E Bisa untuk Sembako 7 Juta Warga
Orang nomor dua di DKI ini menyakini biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI dalam pagelaran balap mobil berenergi listrik itu tak setinggi yang diutarakan Fraksi PDI Perjuangan.
"Ya, tidak sampai sebesar itu dana formula E," tegasnya
Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Gubernur Anies sejauh ini telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar di tahun 2019-2020 untuk commitment fee Formula E.
Fee Formula E yang dibayarkan DKI tahun 2019 senilai 20 juta poundsterling atau setara Rp 360 miliar. Tahun 2020, Pemerintah DKI membayarkan fee senilai GBP 11 juta atau setara Rp 200,31 miliar dan Bank Garansi senilai GBP 22 juta atau setara Rp 423 miliar.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Manuara Siahaan mengatakan, PDI Perjuangan mencatat penyelenggaraan balap mobil Formula E yang diinginkan Gubernur Anies Baswedan membutuhkan biaya Rp 4,487 triliun.
Besarnya anggaran yang dibutuhakan Anies itu dalam pagelaran Formula, makin memantapkan Fraksi PDIP DPRD untuk menggunakan hak interpelasi guna memperjuangkan uang rakyat.
"Terlebih adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait belum adanya studi kelayakan, karenanya ini memantik kami untuk sebagai wakil rakyat untuk mengawal uang rakyat jangan sampai disalahgunakan," ucap Manuara. (Asp)
Baca Juga
PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E
