PDIP Sebut Formula E Habiskan Anggaran Rp 4 Triliun, Wagub DKI: Silakan Buktikan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 01 September 2021
PDIP Sebut Formula E Habiskan Anggaran Rp 4 Triliun, Wagub DKI: Silakan Buktikan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantang Fraksi PDIP DPRD untuk membuka data secara rincian anggaran penyelenggaraan Formula E yang dianggap menghabiskan APBD senilai Rp 4 triliun.

"Silakan saja bagi teman-teman PDIP, kalau punya datanya silakan disampaikan. Sejauh ini program Formula E besarnya seperti yang disampaikan selama ini," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (1/9).

Baca Juga

Ngotot Hak Interpelasi, PDIP Sebut Biaya Formula E Bisa untuk Sembako 7 Juta Warga

Orang nomor dua di DKI ini menyakini biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI dalam pagelaran balap mobil berenergi listrik itu tak setinggi yang diutarakan Fraksi PDI Perjuangan.

"Ya, tidak sampai sebesar itu dana formula E," tegasnya

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Gubernur Anies sejauh ini telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar di tahun 2019-2020 untuk commitment fee Formula E.

Fee Formula E yang dibayarkan DKI tahun 2019 senilai 20 juta poundsterling atau setara Rp 360 miliar. Tahun 2020, Pemerintah DKI membayarkan fee senilai GBP 11 juta atau setara Rp 200,31 miliar dan Bank Garansi senilai GBP 22 juta atau setara Rp 423 miliar.

Formula E. (Foto: Instagram Formula E)
Formula E. (Foto: Instagram Formula E)

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Manuara Siahaan mengatakan, PDI Perjuangan mencatat penyelenggaraan balap mobil Formula E yang diinginkan Gubernur Anies Baswedan membutuhkan biaya Rp 4,487 triliun.

Besarnya anggaran yang dibutuhakan Anies itu dalam pagelaran Formula, makin memantapkan Fraksi PDIP DPRD untuk menggunakan hak interpelasi guna memperjuangkan uang rakyat.

"Terlebih adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait belum adanya studi kelayakan, karenanya ini memantik kami untuk sebagai wakil rakyat untuk mengawal uang rakyat jangan sampai disalahgunakan," ucap Manuara. (Asp)

Baca Juga

PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Bagikan