PDIP Usul Bentuk Panja Netralitas TNI
Andika Pratama - Selasa, 07 November 2023
Utut Adianto. Foto: Kresno/rni/DPR RI
MerahPutih.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).
Dalam raker tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024.
Baca Juga
Komisi I DPR Minta Agus Subiyanto Jaga Netralitas TNI di Pemilu 2024
“Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku khawatir, apabila ada perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pimpinan TNI, untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
"Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden merintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan,” ujarnya.
Baca Juga
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Awal Pekan Depan
Merespons usulan Utut, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memberi lampu hijau. Politikus Golkar itu memastikan usulan itu akan didiskusikan di internal Komisi I.
"Kalau memang ini untuk NKRI, nanti akan kita buat Panja. Kita akan godok diinternal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan Panja dan keanggotaan," kata Meutya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
