Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti insiden baku tembak yang terjadi di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 15 warga sipil. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dan transparan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut.
TB Hasanuddin menegaskan, pentingnya kehadiran tim independen yang turun langsung ke lokasi guna memastikan kronologi kejadian secara objektif.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat memicu keresahan publik sekaligus menghindari tudingan tanpa dasar terhadap institusi negara, khususnya TNI.
Baca juga:
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Ia juga menambahkan, harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi.
“Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/3).
TB Hasanuddin mengungkapkan, bahwa saat ini beredar berbagai versi laporan di tengah masyarakat terkait insiden tersebut.
Kondisi itu dinilai berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua jika tidak segera diklarifikasi melalui investigasi resmi.
Baca juga:
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Jadi, DPR mendorong pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
Selain mengungkap fakta, tim tersebut juga diharapkan dapat memastikan penegakan hukum berjalan apabila ditemukan pelanggaran dalam operasi di lapangan.
TB Hasanuddin juga menekankan, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban dan keluarga yang terdampak.
Ia meminta agar penanganan korban tidak diabaikan di tengah proses investigasi yang berjalan.
Baca juga:
TNI Bantah Terlibat Insiden Penembakan Anak di Jigiunggi Papua
Sedangkan dari sisi pengawasan, Komisi I DPR RI disebut akan terus memantau akuntabilitas operasi militer di Papua, termasuk yang melibatkan Satgas Habema.
Satgas ini merupakan komando operasi gabungan TNI yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik, keamanan, serta pelayanan kemanusiaan di wilayah Papua.
Insiden tersebut terjadi pada Selasa (14/4) saat aparat TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sejumlah kampung di Distrik Kembru.
Laporan sementara menyebutkan, adanya korban jiwa dari kalangan warga sipil, meskipun jumlah pasti masih dalam proses verifikasi.
Tim gabungan hingga kini belum dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak, khususnya di Kampung Kembru, Nilome, dan kawasan Pintu Angin yang berada di perbatasan.
Selain korban meninggal, terdapat empat warga yang menjalani perawatan intensif, terdiri dari satu orang dewasa berusia 25 tahun dan tiga anak-anak berusia 6 hingga 7 tahun.
Satu korban luka berat telah dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. (knu)
