Andika Pratama
MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto selangkah lagi menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki usia pensiun pada 26 November 2023.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Agus Subiyanto untuk memastikan seluruh prajurit TNI di tiga matra bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis di Pilpres 2024. Diketahui, Agus Subiyanto diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal menggantikan Yudo.
Baca Juga
Hasanuddin mengatakan seluruh fraksi di DPR dan semua lapisan masyarakat berharap netralitas TNI di kontestasi politik 2024. Dia meminta Agus dapat mengawasi jajarannya agar tidak memihak calon tertentu.
“Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis,” kata TB Hasanuddin saat rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).
Politikus PDIP itu menilai tak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi ketika mengusulkan Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI meskipun baru beberapa hari menjabat KSAD. Sebab, dalam UU TNI hanya disebutkan bahwa calon panglima adalah perwira aktif.
Baca Juga
Puan Ungkap Jokowi Usulkan KSAD Agus Subiyanto jadi Calon Panglima TNI
"Kemudian mantan atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan, kepala staf angkatan itu darat, laut, udara. Dan di situ tidak ada klausul harus satu jam, dua jam, tiga jam, satu tahun, dan dua tahun, tidak ada,” jelasnya.
Sehingga, kata dia, tidak ada aturan yang melarang prajurit TNI meloncat dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada jangka waktu singkat.
"Jadi tidak ada ketentuan itu, sehingga bapak tidak menyalahi aturan. Maksud saya presiden bapak tidak menyalahi aturan," tutur Hasanuddin.
Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pekan depan. Kendati demikian, belum diketahui kapan tepatnya Agus akan menjalani fit and proper test.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan keputusan soal waktu pelaksanaan fit and proper test akan ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang digelar pekan ini. (Pon)
Baca Juga
