PDIP Terapkan Komandante Stelsel, Caleg Terpilih Protes ke KPU

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 29 April 2024
PDIP Terapkan Komandante Stelsel, Caleg Terpilih Protes ke KPU

Karangan bunga dari para caleg PDIP di berbagai wilayah di Jawa Tengah yang terancam tergusur akibat sistem Komandante di depan kantor KPU Jateng di Semarang, Senin. (ANTARA/I.C. Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP Jawa Tengah bakal menerapkan sistem Komandante Stelsel untuk menangkan Pemilu Legislatif 2024. Sistem tersebut bertujuan agar antara pengampu wilayah dan jajaran struktural partai harus saling bergotong royong dalam memenangkan pemilu mendatang.

KPU Jawa Tengah terbuka terhadap aspirasi para calon legislator (caleg) PDIP hasil pemilu yang terancam perolehan kursinya akibat penerapan sistem Kamandante Stelsel.

"Apapun aspirasinya, kami terbuka. Meskipun secara resmi jumlah kursi dan calon terpilih belum ditetapkan," kata Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono di Semarang, Senin (29/4).

Sejumlah caleg PDIP dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang meraih suara tinggi namun terancam gagal dilantik akibat pemberlakuan sistem Komandante Stelsel mengirim puluhan karangan bunga ke kantor KPU di Jalan Veteran Semarang.

Baca juga:

Penelti BRIN Harap PDIP dan PKS Jadi Opisisi

Adapun karangan bunga tersebut, secara umum berisi dukungan agar KPU tetap menjaga integritas dan bijaksana dalam penetapan kursi serta legislator terpilih.

Penetapan kursi maupun caleg terpilih akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang bawaslu dan pengurus partai politik yang direpresentasikan oleh ketua dan sekretaris.

"Dalam penetapan caleg terpilih, KPU mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Ia menuturkan KPU bertugas untuk melayani partai politik sebagai peserta pemilu. Adapan caleg, maju dalam pemilu setelah diusulkan oleh partai politik. Pergantian legislator terpilih, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Akan Tetap Setia di Jalan Ideologinya

Beberapa syarat yang memungkinkan dilakukan pergantian legislator terpilih, antara lain caleg yang bersangkutan menyatakan mundur atau tidak memenuhi syarat.

"Tidak memenuhi syarat, misalnya caleg yang bersangkutan tersangkut masalah hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia, atau bukan lagi menjadi kader partai.

Ketua Banteng Soca Ludiro Jawa Tengah, Wawan Mulung, mengatakan, terdapat caleg di 20 kabupaten/ kota di provinsi ini yang meraih suara terbanyak namun terancam tidak dilantik akibat sistem Komandante.

"Sistem Komandante banyak masalah. Caleg yang menang secara KPU, akan digeser oleh caleg di bawahnya," katanya.

Caleg tersebut terdiri dari caleg pendatang baru maupun caleg petahana. Para caleg yang terancam kursinya tersebut, mengharapkan KPU tetap bijaksana dan menjaga integritas dalam penetapan kursi dan legislator terpilih. (*)

#PDIP #Pileg #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan