Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Akan Tetap Setia di Jalan Ideologinya

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 27 April 2024
Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Akan Tetap Setia di Jalan Ideologinya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Rakernas PDIP Majalengka. (Dok. PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pragmatisme politik dalam berbagai bentuk yang terjadi nyata di Pemilu 2024 lalu tak akan membuat PDI Perjuangan mengubah haluan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di Pemilu 2024.

Sebagai contoh, wajar bila saat ini ada perasaan khawatir bahwa rakyat kecil takkan punya harapan bisa menjadi pemimpin hanya karena tak ada koneksi ke aparat berkuasa dan oligarki pemegang modal.

Baca juga:

Kader PDIP Tolak Wacana Pertemuan Megawati dengan Jokowi

“Mengkhawatirkan kalau ke depan syarat jadi pemimpin adalah harus punya uang, punya koneksi dengan aparat berkuasa dan investor politik” kata Hasto di hadapan peserta rapat koordinasi PDIP Majalengka, Sabtu (27/4).

Hasto menekankan bahwa PDIP akan tetap setia dengan jalan ideologinya.

“Godaan pragmatisme takkan melunturkan berbagai program pendidikan politik kerakyatan yang selama ini telah dilakukan,” ucap Hasto.

Karena pada akhirnya, PDIP percaya bahwa kunci utama tetaplah kebersatuan dengan rakyat.

“Kami bersama rakyat, menjadi solusi bagi rakyat, dibanding hanya hadir di saat akhir jelang pemilihan dengan menebar uang,” ungkap Hasto.

Baca juga:

PDIP Keliru Gugat Hasil Pemilu ke PTUN, Pakar Hukum : Putusan MK itu Penyelesaian Terakhir

Sebagai contoh, PDIP telah sejak lama mengkampanyekan program menanam 10 tanaman pendamping beras. Program dilakukan sejak sebelum ada krisis pangan seperti yang sedang terjadi pada saat ini, yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina dan terakhir konflik Israel dan Iran.

“Dedikasi dari PDIP adalah mengangkat harkat dan martabat wong cilik, martabat para petani,” urai Hasto.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi krisis. Yang pertama terkait perang di Eropa dan krisis di Timur Tengah. Semua itu, mau tak mau akan berpengaruh pada konstelasi politik dan ekonomi.

Saat ini, misalnya, terjadi tekanan pada mata uang rupiah, disertai penurunan pendapatan negara akibat turunnya permintaan akan bahan baku yang kerap diekspor Indonesia.

Baca juga:

Arahan Megawati untuk Kepala Daerah dari PDIP

Di sisi fiskal, beban subsidi BBM akan menjadi sangat berat. Kata Hasto, beban itu belum ditambah beban akibat progam makan siang gratis.

“Berpolitik membumi, inilah yang akan membuat PDIP bisa berdiri kokoh menghadapi gempuran,” pungkas Hasto. (Knu)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan