PDIP Tak Ikut Arus Bicara Koalisi Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 26 Agustus 2022
PDIP Tak Ikut Arus Bicara Koalisi Pilpres 2024

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu saat peluncuran Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis di Kabupaten Bogor. ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Arah koalisi partai-partai politik mulai terlihat menghadapi Pemilu 2024. Namun, tidak demikian dengan PDI Perjuangan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan bahwa PDIP fokus membantu rakyat yang masih kesulitan pascapandemi, dan tak ikut arus parpol lain berbicara tentang koalisi pilpres.

"Tiga tahun pandemi, dan habis pandemi partai politik lain bicara koalisi pilpres. Menurut saya belum pantas bicara koalisi pilpres saat kesulitan akibat pandemi," ujar Adian Napitupulu saat peluncuran Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis di 435 Desa se-Kabupaten Bogor dengan target 130.000 orang, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/8).

Baca Juga:

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

Adian menegaskan, seluruh jajaran PDIP sesuai perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri langsung turun ke tengah-tengah masyarakat dan terus membantu permasalahan mereka.

"PDI Perjuangan habis pandemi turun ke rakyat, bantu rakyat. Kita tunjukkan bekerja bersama rakyat. Jadi tak bicara koalisi pilpres di sini," kata Adian, dikutip Antara.

Dalam membantu masyarakat, aktivis 98 ini mengatakan bahwa, programnya harus benar-benar memberi solusi persoalan rakyat.

Oleh karena itu, DPC PDIP Kabupaten Bogor membuat gebyar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan kepada 435 desa di Kabupaten Bogor selama tujuh bulan secara maraton.

Dia merasa yakin program itu bisa berjalan maksimal, karena kegiatan dilandasi dengan niat baik.

"Banyak bilang ini program tak masuk akal dan berlebihan. Bagi saya, ini semua berangkat dari niat baik. Maka kami coba," kata Adian.

Baca Juga:

PDIP DKI Juluki Anies Bapak Perubahan Nama

Dia mengatakan program pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan kacamata gratis masih kekurangan dari sisi obat-obatan.

DPC PDIP Kabupaten Bogor hanya sanggup menyediakan obat bagi pasien untuk keberlangsungan program selama sekitar 1,5 bulan.

"Uangnya dari mana? Obat baru cukup untuk 1,5 bulan. Saya percaya selanjutnya akan ada jalan, karena saya percaya dengan niat baik, itu akan ada jalan. Misalnya, melalui pemberitaan ada orang baik tergerak menyumbang untuk obat-obatan," ujar Adian. (*)

Baca Juga:

Puan Temui Surya Paloh, Willy Aditya: NasDem dan PDIP Miliki Kesamaan Historis

#PDIP #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan