PDIP Simpulkan Prabowo-Gibran Cermin Ambisi Jokowi 3 Periode
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: PDIP)
MerahPutih.com - PDIP menyimpulkan pernyataan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh ikut kampanye menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode yang mereka tolak. Di mata partai banteng, pernyataan Jokowi itu menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo- Gibran, cerminan Jokowi tiga periode.
"(Presiden tiga periode) yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," kata Sekjen DPP PDIP Kristiyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/1).
Baca Juga:
Karena ambisi tiga periode tersebut, lanjut Hasto, maka kini rakyat paham, mengapa Jokowi begitu bersemangat membuntuti kampanye Ganjar, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut dia, publik juga bisa menarik benang merah dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi.
"Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran," imbuh petinggi partai banteng itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pandangannya dalam menyikapi Pemilu. Menurut dia, presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilu.
Baca Juga:
Elektabilitas Ganjar-Mahfud Naik 4,39 Persen dalam Survei IPE, Peran Atikoh Dipuji
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1) kemarin.
Namun, kata Jokowi, Presiden harus adil dalam melakukan kampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara sebagai alat untuk berkampanye. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
Ucapan Jokowi itu sempat menjadi trending dan bahan perbincangan di media dan media sosial, khususnya terkait netralitas pemerintah saat dalam Pilpres. (Pon)
Baca Juga:
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Seharusnya Beri Teladan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK