PDIP Simpulkan Prabowo-Gibran Cermin Ambisi Jokowi 3 Periode

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 25 Januari 2024
PDIP Simpulkan Prabowo-Gibran Cermin Ambisi Jokowi 3 Periode

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP menyimpulkan pernyataan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh ikut kampanye menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode yang mereka tolak. Di mata partai banteng, pernyataan Jokowi itu menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo- Gibran, cerminan Jokowi tiga periode.

"(Presiden tiga periode) yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," kata Sekjen DPP PDIP Kristiyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/1).

Baca Juga:

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Karena ambisi tiga periode tersebut, lanjut Hasto, maka kini rakyat paham, mengapa Jokowi begitu bersemangat membuntuti kampanye Ganjar, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut dia, publik juga bisa menarik benang merah dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi.

"Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran," imbuh petinggi partai banteng itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pandangannya dalam menyikapi Pemilu. Menurut dia, presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilu.

Baca Juga:

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Naik 4,39 Persen dalam Survei IPE, Peran Atikoh Dipuji

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1) kemarin.

Namun, kata Jokowi, Presiden harus adil dalam melakukan kampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara sebagai alat untuk berkampanye. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Ucapan Jokowi itu sempat menjadi trending dan bahan perbincangan di media dan media sosial, khususnya terkait netralitas pemerintah saat dalam Pilpres. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Seharusnya Beri Teladan

#Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Bagikan