Frengky Aruan
MerahPutih.com - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) angkat suara soal pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi Pemilu.
Co-kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said menyayangkan pernyataan Jokowi itu. Dia ingin kepala negara memberikan teladan dan contoh tentang netralitas.
Baca Juga:
Keberpihakan Presiden dan Menteri ke Paslon Bisa Menimbulkan Konflik dan Ketidakharmonisan
Karena ibarat pertandingan Presiden adalah wasit tertinggi.
“Jadi, kami ingin kepala negara memberikan teladan dan memberikan contoh netralitas karena ibarat pertandingan, presiden itu kan wasit tertinggi kan, betul enggak? Nah, kalau wasit tertinggi merangkap pemain, terus bagaimana?” kata Sudirman Said kepada awak media di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (24/1).
Sudirman yang pernah menjadi Menteri ESDM ini pun mengkritis soal ucapan Jokowi itu.
"Karena kalau itu muncul dari seorang kepala negara, ya memang kita ada dalam keadaan bencana. Bagaimana mungkin seorang kepala negara mengatakan Presiden boleh, menteri boleh tidak netral," jelas dia.
Menurut Sudirman, jika mau adil maka yang bersangkutan harus berhenti dulu dari jabatannya.
Seorang menteri harus berhenti dari jabatan menteri, baru bisa melakukan apapun. Untuk Presiden, juga harus cuti terlebih dulu, kemudian baru bisa melakukan kampanye.
Baca Juga:
TKN Prabowo-Gibran: Presiden Jokowi Boleh Dukung Capres Manapun
"Kalau mau fair, berhenti dulu. Berhenti dari jabatan menteri boleh melakukan segala macam. Atau cuti sebagai Presiden, boleh melakukan kampanye," pungkas dia.
Presiden Jokowi sebelumnya memberikan pandangannya menyikapi Pemilu. Ia mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilu.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
Namun, kata Jokowi, Presiden harus adil dalam melakukan kampanye. Ia menegaskan fasilitas negara tidak bisa menjadi alat untuk berkampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
Menurut Jokowi, dia merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Begitu pun dengan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Masa gini engga boleh, berpolitik engga boleh. Boleh (kampanye). Menteri juga boleh," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Teliti Laporan Cuitan Akun X Kemhan Kampanye untuk Prabowo-Gibran
