Keberpihakan Presiden dan Menteri ke Paslon Bisa Menimbulkan Konflik dan Ketidakharmonisan

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 24 Januari 2024
Keberpihakan Presiden dan Menteri ke Paslon Bisa Menimbulkan Konflik dan Ketidakharmonisan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahim Ramadan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak calon presiden tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan Kepala Negara ini dinilai menguatkan sinyal dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Jika membaca konteksnya, pernyataan Jokowi menegaskan dukungan Jokowi ke Prabowo makin vulgar. Apalagi saat menyampaikan pernyataan itu Jokowi didampingi Prabowo yang notabenenya salah satu capres,” kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada wartawan, Rabu (24/1).

“Dengan kata lain, Jokowi ingin tunjukkan kepada khayalak sebagai presiden, Jokowi jelas punya keberpihakan di Pilpres 2024 hanya ke Prabowo,” sambung dia.

Baca Juga:

TKN Prabowo-Gibran: Presiden Jokowi Boleh Dukung Capres Manapun

Selain itu, kata Adi, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa Jokowi menginginkan Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Menurutnya, Jokowi mendukung total Prabowo-Gibran agar pilpres tidak berlangsung dua putaran.

“Sebab ada keyakinan bahwa masih banyak rakyat yang puas dengan kinerja Jokowi tapi belum tahu jika Jokowi dukung Prabowo,” tutur Adi.

Lebih lanjut Adi menyampaikan bahwa keberpihakan Jokowi kepada Prabowo-Gibran berpotensi membuat retak hubungan sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berafiliasi ke pasangan calon yang berbeda-beda.

“Buktinya menteri LHK dan ATR membantah keras data Mahfud saat debat cawapres. Itu tanda-tanda keretakan efek menteri boleh kampanye terbuka,” ujarnya.

Bahkan, kata Adi, sangat besar kemungkinan Jokowi berkonflik dengan menterinya sendiri karena berbeda pilihan politik. Menurutnya, para menteri akan membela paslonnya masing-masing.

Baca Juga:

Jokowi Sering Keliling Jateng, Suara Ganjar Diklaim Tidak Tergerus

“Semua sudah tahu Jokowi pasti ke Prabowo karena faktor Gibran. Termasuk menteri Golkar dan PAN akan total ke Prabowo. Sementara Mahfud yang rival Prabowo pasti didukung semua menteri dari PDIP, PPP, dan menteri non partai yang selama ini dekat dengan PDIP. Termasuk menteri PKB dan NasDem pasti akan condong ke kubu AMIN,” ungkap Adi.

Adi melanjutkan bahwa ketidakharmonisan antarmenteri akan menjadi gambaran situasi kabinet Jokowi yang sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, konflik akan semakin meruncing jika Jokowi tidak segara melakukan mitgasi.

“Bagaimana bisa menjelaskan situasi kabinet rukun harmonis dalam kondisi seperti itu. Bisa runyam keadaan jika tak ada manajemen komunikasi dan mitigasi potensi konfliknya,” tutup Adi. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak saat Pemilu, Ini Tanggapan Anies

#Joko Widodo #Jokowi #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat di PN Surakarta terkait dugaan ijazah UGM. Gugatan diajukan alumnus Kehutanan UGM.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Presiden ke-7 RI, Jokowi, menanggapi statement Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden berkat dirinya.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Indonesia
Polda Metro SP3 Kasus Ijazah Palsu dengan Tersangka Rismon, Jokowi: Semua sudah Clear
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut pemberian SP3 tersebut merupakan kewenangan Polda Metro Jaya.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Polda Metro SP3 Kasus Ijazah Palsu dengan Tersangka Rismon, Jokowi: Semua sudah Clear
Bagikan