Keberpihakan Presiden dan Menteri ke Paslon Bisa Menimbulkan Konflik dan Ketidakharmonisan

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 24 Januari 2024
Keberpihakan Presiden dan Menteri ke Paslon Bisa Menimbulkan Konflik dan Ketidakharmonisan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahim Ramadan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak calon presiden tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan Kepala Negara ini dinilai menguatkan sinyal dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Jika membaca konteksnya, pernyataan Jokowi menegaskan dukungan Jokowi ke Prabowo makin vulgar. Apalagi saat menyampaikan pernyataan itu Jokowi didampingi Prabowo yang notabenenya salah satu capres,” kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada wartawan, Rabu (24/1).

“Dengan kata lain, Jokowi ingin tunjukkan kepada khayalak sebagai presiden, Jokowi jelas punya keberpihakan di Pilpres 2024 hanya ke Prabowo,” sambung dia.

Baca Juga:

TKN Prabowo-Gibran: Presiden Jokowi Boleh Dukung Capres Manapun

Selain itu, kata Adi, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa Jokowi menginginkan Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Menurutnya, Jokowi mendukung total Prabowo-Gibran agar pilpres tidak berlangsung dua putaran.

“Sebab ada keyakinan bahwa masih banyak rakyat yang puas dengan kinerja Jokowi tapi belum tahu jika Jokowi dukung Prabowo,” tutur Adi.

Lebih lanjut Adi menyampaikan bahwa keberpihakan Jokowi kepada Prabowo-Gibran berpotensi membuat retak hubungan sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berafiliasi ke pasangan calon yang berbeda-beda.

“Buktinya menteri LHK dan ATR membantah keras data Mahfud saat debat cawapres. Itu tanda-tanda keretakan efek menteri boleh kampanye terbuka,” ujarnya.

Bahkan, kata Adi, sangat besar kemungkinan Jokowi berkonflik dengan menterinya sendiri karena berbeda pilihan politik. Menurutnya, para menteri akan membela paslonnya masing-masing.

Baca Juga:

Jokowi Sering Keliling Jateng, Suara Ganjar Diklaim Tidak Tergerus

“Semua sudah tahu Jokowi pasti ke Prabowo karena faktor Gibran. Termasuk menteri Golkar dan PAN akan total ke Prabowo. Sementara Mahfud yang rival Prabowo pasti didukung semua menteri dari PDIP, PPP, dan menteri non partai yang selama ini dekat dengan PDIP. Termasuk menteri PKB dan NasDem pasti akan condong ke kubu AMIN,” ungkap Adi.

Adi melanjutkan bahwa ketidakharmonisan antarmenteri akan menjadi gambaran situasi kabinet Jokowi yang sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, konflik akan semakin meruncing jika Jokowi tidak segara melakukan mitgasi.

“Bagaimana bisa menjelaskan situasi kabinet rukun harmonis dalam kondisi seperti itu. Bisa runyam keadaan jika tak ada manajemen komunikasi dan mitigasi potensi konfliknya,” tutup Adi. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak saat Pemilu, Ini Tanggapan Anies

#Joko Widodo #Jokowi #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan