PDIP Siap Redam Politik Identitas di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 02 September 2022
PDIP Siap Redam Politik Identitas di Pemilu 2024

Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) Tahun 2022. Foto: MP/PDIP/Bamusi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) Tahun 2022 dengan Tema: Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama.

Adapun dalam Mukernas Bamusi yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (2/9) ini, turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang hadir secara virtual bersama ratusan pengurus Bamusi dari seluruh Indonesia.

Baca Juga

Teratas di Survei Pemilu, Elektabilitas PDIP Dua Kali Lipat Gerindra

Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Sekjen DPP PDIP Utut Adianto.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq mengatakan, partainya siap menyukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.

Menurut Hamka, politik identitas ini acap kali menjual berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016. Bahkan, sekarang masih juga sering ditemui.

“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, zalim harus diganti khilafah. Dan, selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ungkap Hamka.

Bahkan, lanjut dia, saat ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap anti Islam dan mengkriminalisasi pemuka agama.

Baca Juga

PDIP Tidak Setuju Marullah Matali jadi Pj Gubernur DKI

Tak hanya itu, isu politik identitas juga sempat menyasar Megawati saat 2004, yang di mana muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka rapat kali ini akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.

“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” jelas Hamka.

Sementara, Hasto Kristiyanto memandang Rakornas dan Mukernas Bamusi ini dianggap penting lantaran di era demokrasi yang kapitalistik ini, banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang termasuk menggunakan politik agama.

“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecendrungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto.

Dia menuturkan, mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang-orang yang tak memiliki kompeten.

“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga

PDIP dan Demokrat Punya Pemilih Loyal

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan