PDIP Siap Redam Politik Identitas di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 02 September 2022
PDIP Siap Redam Politik Identitas di Pemilu 2024

Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) Tahun 2022. Foto: MP/PDIP/Bamusi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) Tahun 2022 dengan Tema: Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama.

Adapun dalam Mukernas Bamusi yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (2/9) ini, turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang hadir secara virtual bersama ratusan pengurus Bamusi dari seluruh Indonesia.

Baca Juga

Teratas di Survei Pemilu, Elektabilitas PDIP Dua Kali Lipat Gerindra

Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Sekjen DPP PDIP Utut Adianto.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq mengatakan, partainya siap menyukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.

Menurut Hamka, politik identitas ini acap kali menjual berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016. Bahkan, sekarang masih juga sering ditemui.

“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, zalim harus diganti khilafah. Dan, selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ungkap Hamka.

Bahkan, lanjut dia, saat ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap anti Islam dan mengkriminalisasi pemuka agama.

Baca Juga

PDIP Tidak Setuju Marullah Matali jadi Pj Gubernur DKI

Tak hanya itu, isu politik identitas juga sempat menyasar Megawati saat 2004, yang di mana muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka rapat kali ini akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.

“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” jelas Hamka.

Sementara, Hasto Kristiyanto memandang Rakornas dan Mukernas Bamusi ini dianggap penting lantaran di era demokrasi yang kapitalistik ini, banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang termasuk menggunakan politik agama.

“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecendrungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto.

Dia menuturkan, mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang-orang yang tak memiliki kompeten.

“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga

PDIP dan Demokrat Punya Pemilih Loyal

#PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Bagikan