PDIP Sebut Sistem Proporsional Terbuka Lahirkan Liberalisasi Politik

MerahPutih.com - Wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mengemuka, seiring dengan adanya pihak yang kembali mengajukan uji materi atau judicial review (JR) tentang sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara menanggapi pertanyaan awak media mengenai hal tersebut. Menurut Hasto, sistem proporsional terbuka, menyebabkan liberalisasi politik.

Baca Juga

Sejumlah Parpol Kritisi Pernyataan KPU Soal Peluang Pemilu 2024 Coblos Partai Bukan Caleg

"Calon terpilih lebih digerakkan oleh paham individu yang mengedepankan popularitas diri dan sering tidak berkorelasi dengan kapasitas menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," kata Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023 yang digelar secara daring, Jumat (30/12).

Di sisi lain, menurut konstitusi, peserta pemilu legislatif adalah partai politik, bukan orang per orang.
Hasto mengaku telah melakukan penelitian secara khusus terkait hal tersebut saat mengambil program doktoral di Universitas Indonesia.

"Liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara," ujarnya.

Baca Juga

KPU Sarankan Bakal Caleg Tahan Diri sebab Kemungkinan Pemilih Hanya Coblos Partai

Karena itu, Hasto menegaskan sebagaimana keputungan Kongres V PDIP, bahwa sistem pemilu bisa dilakukan dengan proporsional tertutup. Terlebih Pemilu 2024, merupakan ajang parpol untuk saling berkontestasi.

Dengan sistem proporsional tertutup, kata Hasto, justru akan mendorong kaderisasi di parpol dan mencegah terjadinya liberalisasi politik. Selain itu, menurutnya, sistem proporsional tertutup juga akan memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR.

"Dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, sebab pelaksanaan Pemilu menjadi lebih sederhana," ungkapnya.

Hasto menekankan, setelah berbagai persoalan ekonomi pasca pandemi dilalui, penting untuk menekan biaya pemilu. Menurutnya, sistem proporsional tertutup bisa menghemat secara signifikan biaya pemilu.

"Penghematan yang ada bisa dipakai untuk stimulus pergerakan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut Hasto mengingatkan bahwa hal ini menjadi ranah DPR. Meski JR di MK merupakan mekanisme konstitusional yang dijamin UU, Hasto memastikan PDIP taat azas karena sebagai partai yang memiliki fraksi di DPR tidak memiliki legal standing untuk melakukan JR.

"Namun sikap partai sebagaimana ditetapkan dalam Kongres V PDIP setuju dengan sistem proporsional tertutup," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga

Komisi II DPR Kritik Ketua KPU soal Wacana Pemilu 2024 Hanya Coblos Partai