PDIP Nilai Kerusuhan 21-22 Mei Terjadi karena Hasutan Amien Rais cs

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 24 Mei 2019
PDIP Nilai Kerusuhan 21-22 Mei Terjadi karena Hasutan Amien Rais cs

Petugas mengamankan seseorang yang diduga provokator saat petugas membubarkan massa yang masih bertahan di depan kantor Bawaslu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Aksi kerusuhan yang terjadi 21-22 Mei di beberapa tempat seperti depan Gedung Bawaslu dan Tanah Abang tak lepas dari propaganda politik yang kerap dilontarkan tokoh-tokoh. Salah satunya adalah narasi kecurangan yang selalu dihembuskan.

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari menyesali sejumlah tokoh pro 02 seperti Amien Rais, Eggi Sudjana dan Permadi yang selalu memprovokasi massa untuk melakukan people power.

BACA JUGA: Pengamat Politik Desak Prabowo Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 22 Mei

"(Ucapan ini) ditangkap berbagai pihak termasuk kelompok teroris," kata Eva kepada wartawan, Jumat (24/5).

Eva menambahkan, massa seakan tersulut emosinya mendengar ucapan tokoh-tokoh yang memprovokasi. "Begitu belakangan ambil keputusan ambil jalur MK sudah kadung viral kemana-mana narasi curang yang tak pernah bisa dibuktikan BPN di Bawaslu," ucap dia.

Aksi 22 Mei di Depan Bawaslu. (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)
Aksi 22 Mei di Depan Bawaslu. (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

Akhirnya masa yang terpapar narasi, penumpang gelap yg konon sudah diidentifikasi polisi ada 3 kelompok campur jadi satu. Amuk jadinya," ungkap Eva.

Hal ini, lanjut Eva, patut disayangkan karena pemilu yang mendapat apresiasi dunia karena paling transparan dan akuntabel menjadi ternoda karena narasi curang yang mengundang amuk massa. "Apalagi, korbannya hingga 7 nyawa dan ratusan terluka," sesalnya.

BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Masyarakat Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh

Eva memuji Polri dan TNI yang mampu memproses pelaku kerusuhan maupun provokator di sosmed. "Kami mendukung penegakkan hukum dari para kontributor amuk mulai provokator, donatur, perusuh, diproses hukum semuanya. Kerusakan sudah terjadi dan tidak sedikit, harus ada yamg bertanggungjawab. Dukung polisi untuk melanjutkan lidik-sidik-hingga penuntutan. Ini pendidikan politik yang pahit untuk menjaga demokrasi," pungkasnya. (Knu)

#Aksi Unjuk Rasa #Pemilu 2019
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Sayangnya, pemadaman internet selama hampir empat hari yang diberlakukan otoritas Iran membuat sangat sulit untuk memverifikasi laporan secara independen.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Indonesia
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Polri tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan regulasi baru yang akan diterapkan secara nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Aksi emak-emak membawa poster menolak program MBG (Makan Bergizi Gratis) di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Dua pemuda yang dikira hilang saat demo di Jakarta kini telah kembali ke keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Bagikan