Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan calon kepala daerah yang meminta restu kepada pihak tertentu untuk mengerahkan aparat adalah tindakan yang mengkhianati komitmen netralitas Presiden Prabowo Subianto di pilkada.
Ia meminta kader dan simpatisan PDIP untuk secara aktif melawan dan mendesak agar aparat patuh pada perintah Presiden Prabowo.
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan arahan dalam safari politik dan konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (4/11) malam.
Baca juga:
Cagub Jateng Ahmad Luthfi Temui Jokowi, PDIP: Mental Tak Layak Jadi Pemimpin
Hasto mengatakan, calon kepala daerah yang memperoleh restu itu memang penting. Tapi restu yang sebenarnya semestinya dari rakyat, bukan restu dari tokoh tertentu untuk mengerahkan aparat.
“Restu itu penting. Tapi bukan restu mengerahkan aparat dari Mulyono. Restu yang benar itu harusnya kita harapkan dari para ulama, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat, dari guru-guru. Bukan restu dari pihak yang hendak mengarahkan aparat,” kata Hasto.
Baca juga:
Padahal, lanjut Hasto, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa dirinya tak akan melakukan intervensi dalam pilkada. Hasto lalu mengulangi pernyataan Prabowo, yang intinya agar semua aparat membiarkan rakyat memilih pemimpinnya melakui pilkada.
“Kalau ada intimidasi, tegurlah dia dan katakan anda tak patuh pada perintah Prabowo Subianto. Aparatur negara tak boleh berpihak dan harus netral,” ujar Hasto.
“Gunakan HP anda untuk merekam. Mereka akan takut. Rekam, simpan, dan laporkan,” tegasnya.
Baca juga:
Hasto melanjutkan bila berkaca pada kisah pewayangan, PDIP bergerak dengan cara Pandawa. Dan menghindari karakter Sengkuni yang caranya hanya membelah dan merusak konstitusi.
“Bentuklah tim buru sergap untuk mendapatkan bukti lalu melaporkan aparat yang tak mematuhi perintah Presiden Prabowo,” tandas Hasto. (Pon)
