PDIP Isyaratkan Putri Megawati Akan Jadi Ketua DPR

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 21 Mei 2019
PDIP Isyaratkan Putri Megawati Akan Jadi Ketua DPR

Puan Maharani. (Foto/Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan mengisyaratkan akan menempatkan ketua DPP Puan Maharani yang saat ini menduduki jabatan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PKM) sebagai Ketua DPR RI Periode 2019-2024.

"Berdasarkan amanah UU MD3, bahwa pemenang pemilu hingga pemenang kelima, berhak untuk menduduki jabatan pimpinan DPR RI secara proporsional. Karena itu, PDI Perjuangan sebagai pemenang pertama berhak untuk menduduki jabatan sebagai ketua DPR RI," kata Hasto Kristiyanto seperti dilansir Antara, Selasa (21/5).

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang diumumkan KPU pada Selasa dini hari, PDI Perjuangan memeroleh suara 19,33 persen yakni perolehan suara tertinggi di antara parpol peserta Pemilu 2019.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)

Baca Juga:

Calon Wakil Ketua DPR dari PDIP Tunggu Keputusan Megawati

Menurut Hasto, siapa kader PDI Perjuangan yang akan mendapat amanah menduduki jabatan ketua DPR RI akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ketika ditanya apakah Puan Maharani yang akan menduduki jabatan ketua DPR RI, karena "rumors" tersebut telah beredar? Menurut Hasto, Puan Maharani adalah sosok politisi yang telah memiliki cukup pengalaman.

"Mbak Puan memiliki pengalaman sebagai pengurus pada struktural partai di PDI Perjuangan. Mbak Puan juga memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI. Mbak Puan juga memiliki pengalaman di jabatan eksekutif sebagai menteri koordinator," tuturnya.

Namun, keputusan akhir, kata Hasto, tetap ada pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Masyarakat agar publik menunggu keputusan dari Ibu ketua umum," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyatakan, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 baru saja diumumkan KPU pada Selasa dini hari, sementara proses pengisian jabatan pimpinan DPR RI dan MPR RI baru akan dilakukan pada Oktober 2019. "Waktunya masih lama. Masih akan banyak proses dan dialog-dialog yang akan dilakukan," ujarnya. (*)

Baca Juga: Reaksi Puan Maharani Dituding Terima Uang Korupsi e-KTP

#PDIP #Puan Maharani #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan