DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

Ketua DPR, Puan Maharani. (Foto: dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Puan menyoroti dampak karhutla yang semakin meluas, mulai dari memburuknya kualitas udara dan meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga ancaman terhadap habitat satwa.

“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” kata Puan dikutip dari laman DPR, Sabtu (22/8/).


Ia meminta pemerintah memetakan titik panas secara menyeluruh agar penanganan dapat difokuskan pada wilayah dengan tingkat risiko paling tinggi. Pemetaan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, serta jarak lokasi kebakaran dengan permukiman warga.

Baca juga:

Terbang ke Kalimantan, Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Bencana Kebakaran Hutan


Menurut Puan, wilayah yang masuk kategori rawan harus mendapat penguatan sumber daya, seperti tambahan personel pemadam, pompa air, kendaraan tangki, akses sumber air, hingga dukungan pemadaman melalui udara. Di lain sisi, pemerintah pusat diminta tidak menunggu kondisi semakin parah untuk turun tangan.


Puan menilai pemantauan secara langsung diperlukan untuk mengetahui daerah yang mengalami keterbatasan dalam menangani karhutla.

Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai.

Puan Maharani, Ketua DPR RI


Puan juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan, termasuk lahan perkebunan sawit. Menurutnya, setiap titik kebakaran harus ditelusuri untuk mengetahui penyebab serta pihak yang bertanggung jawab. “Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab,” kata Puan.


Ia mengingatkan karhutla tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Aktivitas pendidikan anak-anak serta kegiatan ekonomi masyarakat juga dapat terganggu ketika asap dan kebakaran terus meluas.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah menggabungkan strategi pemadaman, pengawasan kualitas udara, penguatan kapasitas daerah, serta penegakan hukum agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif.(knu)

Baca juga:

Kabut Asap Karhutla Lumpuhkan Penerbangan Kalimantan: Cek Update Bandara Terdampak dan Hak Penumpang



Foto : Ketua DPR Puan Maharani/ dok media DPR

#Puan Maharani #DPR RI #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Kalimantan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan