PDIP Diharapkan Tidak Mengusung Cagub yang Berpotensi Tersangkut Kasus Hukum
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan berkas rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kedua kiri). Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan
MerahPutih.com - PDI Perjuangan Jawa Tengah sebaiknya mengusung bakal calon gubernur dalam Pilkada 2018 yang tidak berpotensi bermasalah dengan hukum. Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang M. Yulianto.
"Usung calon yang tidak berpotensi bersalah hukum, sehingga PDIP tidak memiliki beban saat kampanye nanti," kata Yulianto di Semarang, Minggu (7/1), menanggapi molornya pengumuman rekomendasi PDIP untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
Menurutnya, PDIP bisa tersandera jika calon yang diusungnya ternyata bermasalah secara hukum.
Dari lima pendaftar calon gubernur, PDIP bisa melihat potensi yang ada. Sejumlah nama yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur di PDIP antara lain Gubernur Ganjar Pranowo, Bupati Kudus Musthofa, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, serta mantan Bupati Klaten Sunarna.
Dari lima bakal calon gubernur yang mendaftar di PDIP, semuanya sudah terbukti berpengalaman sebagai seorang kepala daerah.
"Tinggal dilihat yang mana yang paling kecil potensi bermasalah secara hukum," katanya.
Selain itu, menurut dia, PDIP juga harus percaya diri mengusung bakal calon kepala daerah dalam pilgub nanti.
"Tidak perlu terpengaruh kondisi politik, PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, PDIP baiknya mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari internal PDIP.
"Usung kader internal untuk posisi gubernur dan wakil gubernur. PDIP punya stok banyak," katanya. (*)
Bagikan
Berita Terkait
OTT Depok Seret Hakim, Ini Fakta Awalnya
KPK Lakukan OTT di Depok Jawa Barat
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin