PDIP Diharapkan Tidak Mengusung Cagub yang Berpotensi Tersangkut Kasus Hukum

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 08 Januari 2018
PDIP Diharapkan Tidak Mengusung Cagub yang Berpotensi Tersangkut Kasus Hukum

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan berkas rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kedua kiri). Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan Jawa Tengah sebaiknya mengusung bakal calon gubernur dalam Pilkada 2018 yang tidak berpotensi bermasalah dengan hukum. Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang M. Yulianto.

"Usung calon yang tidak berpotensi bersalah hukum, sehingga PDIP tidak memiliki beban saat kampanye nanti," kata Yulianto di Semarang, Minggu (7/1), menanggapi molornya pengumuman rekomendasi PDIP untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

Menurutnya, PDIP bisa tersandera jika calon yang diusungnya ternyata bermasalah secara hukum.

Dari lima pendaftar calon gubernur, PDIP bisa melihat potensi yang ada. Sejumlah nama yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur di PDIP antara lain Gubernur Ganjar Pranowo, Bupati Kudus Musthofa, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, serta mantan Bupati Klaten Sunarna.

Dari lima bakal calon gubernur yang mendaftar di PDIP, semuanya sudah terbukti berpengalaman sebagai seorang kepala daerah.

"Tinggal dilihat yang mana yang paling kecil potensi bermasalah secara hukum," katanya.

Selain itu, menurut dia, PDIP juga harus percaya diri mengusung bakal calon kepala daerah dalam pilgub nanti.

"Tidak perlu terpengaruh kondisi politik, PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, PDIP baiknya mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari internal PDIP.

"Usung kader internal untuk posisi gubernur dan wakil gubernur. PDIP punya stok banyak," katanya. (*)

#Pilgub Jateng 2018 #KPK #Korupsi FIFA #Korupsi E-KTP
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Berita
OTT Depok Seret Hakim, Ini Fakta Awalnya
OTT Depok kembali mengguncang publik. KPK menangkap hakim PN Depok dengan barang bukti Rp850 juta. Dugaan suap perkara masih didalami.
ImanK - 1 jam, 15 menit lalu
OTT Depok Seret Hakim, Ini Fakta Awalnya
Indonesia
KPK Lakukan OTT di Depok Jawa Barat
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 10 menit lalu
KPK Lakukan OTT di Depok Jawa Barat
Indonesia
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
KPK mengungkap skandal restitusi pajak. Kepala KPP Madya Banjarmasin diketahui menerima uang senilai Ro 800 juta.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
Berita Foto
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
Petugas menunjukkan barang bukti uang sitaan dari OTT terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Didik Setiawan - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
Indonesia
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
KPK mengungkap adanya dugaan suap pajak perusahaan sawit di Banjarmasin. Kasus ini menjerat pihak swasta dalam dugaan suap tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
Indonesia
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
KPK mengamankan tiga orang dalam OTT di Banjarmasin, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, terkait dugaan suap restitusi PPN sektor perkebunan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
KPK menggelar OTT di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan, termasuk eks Direktur Penindakan. Barang bukti uang miliaran rupiah dan 3 kg logam mulia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Indonesia
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
KPK dalam histori penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi banyak dibantu oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
Indonesia
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah orang, di antaranya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Bagikan